PARTAI Golkar Sulawesi Tengah sedang berdiri di persimpangan sejarah ygmenentukan. Di tengah berbagai pencapaian elektoral yang signifikan, terutama dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada tingkat kabupaten/kota tahun 2024, partai berlambang pohon beringin ini menghadapi satu pekerjaan rumah besar yang belum juga tuntas dalam lebih dari satu dekade terakhir: mendudukkan seorang kadernya sebagai Gubernur Sulawesi Tengah.
Sebagai step awal, pada Agustus 2025, Partai Golkar Sulawesi Tengah akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Momentum ini sangat strategis, bukan sekadar ajang memilih kepengurusan baru, tetapi juga menjadi panggung awal konsolidasi yg menargetkan kursi Gubernur sebagai simbol supremasi politik dan keberhasilan kaderisasi partai di Sulawesi Tengah.
Baca Juga: RPJMD Sulteng Disahkan, Anwar Hafid Targetkan Lompatan Besar Lima Tahun
Sejak era pemilihan langsung diberlakukan, tiga gubernur terakhir justru berasal dari partai lain. Longki Djanggola (2011–2021) merupakan kader Partai Gerindra. Rusdy Mastura (2021–2025) awalnya kader Partai Golkar lalu pindah ke Partai NasDem kemudian pindah lagi ke Gerindra. Dan incumbent Anwar Hafid (2025–2030) berasal dari Partai Demokrat.
Sebelumnya Partai Golkar pernah mendudukkan Ketuanya Prof. Aminuddin Ponulele sebagai Gubernur tahun 2001-2006 dan Bandjela Paliudju 2006 -2011.
Namun tiga nama Gubernur yg terakhir mencerminkan bahwa meski Golkar merupakan partai mapan dengan infrastruktur yg kuat di Sulawesi Tengah, ia belum berhasil menempatkan figur kuat di posisi eksekutif tertinggi provinsi.
Namun begitu, Partai Golkar bukan tanpa prestasi. Dua kursi DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah berhasil diamankan. Demikian juga kemenangan kader-kader partai dalam Pilkada kabupaten/kota menunjukkan kekuatan struktural dan elektabilitas partai di tingkat lokal masih sangat solid. Kabupaten seperti Sigi, Tojo Una-Una, Parigi Moutong, Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan saat ini dipimpin kader Golkar. Di Kabupaten Poso dan Kota Palu, wakil kepala daerah juga berasal dari Golkar. Ini modal besar untuk mendongkrak kepercayaan diri menuju 2031. Confidence akan terbentuk jika Pemilu 2029 berhasil dimenangkan.
Peluang dan Momentum
Dalam politik, kemenangan bukan sekadar soal popularitas kandidat, tetapi akumulasi dari berbagai modal seperti struktur partai, persepsi publik, kerja elektoral, serta momentum nasional.
Dalam konteks Golkar Sulawesi Tengah, modal struktural telah dimiliki, persepsi publik terhadap Golkar juga cukup baik — ditunjukkan lewat keberhasilan di legislatif dan pilkada lokal — dan kerja elektoral masih terus berlangsung. Yang perlu diakumulasi adalah momentum dan figur yang tepat.
Baca Juga: Usai Kebakaran Pasar Inpres Manonda Palu, Disdamkarmat Dorong Pembangunan Bak Air di Setiap Pasar
Teori kecenderungan politik nasional yg berkembang, seperti dikemukakan oleh ilmuwan politik Benjamin Page dan Robert Shapiro dalam The Rational Public, menyatakan bahwa preferensi politik masyarakat pada konteks di Amerika cenderung stabil tetapi bisa berubah drastis saat dipengaruhi peristiwa besar atau perubahan kebijakan nasional.
Bila ini ditarik dalam konteks Indonesia, reformasi sistem pemilu — termasuk kemungkinan pemisahan pemilu nasional dan lokal serta wacana pemilihan gubernur oleh DPRD — merupakan peristiwa besar yang bisa menggeser dinamika elektoral secara substansial.
Artinya, jika pemilihan gubernur tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, maka Golkar harus menyiapkan kader yang berkarakter populis dan kuat secara elektoral. Namun, bila gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, maka kekuatan partai di parlemen akan menjadi penentu utama. Dalam dua skenario ini, strategi yang dibangun harus berbeda.
Figur yang Dibutuhkan: Gabungan Populisme, Kompetensi, dan Koneksi
Dalam perspektif teori valence politics, pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan kualitas yang disukai semua orang: integritas, kompetensi, dan daya tarik personal. Figur yang dibutuhkan Golkar Sulawesi Tengah untuk merebut posisi Gubernur harus memiliki tiga ciri utama:
Pertama, populis yang rasional. Kader tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat luas lintas etnis dan agama di Sulawesi Tengah. Ia harus aktif dalam kegiatan sosial, dekat dengan basis rakyat, tetapi tetap rasional dan tidak terjebak dalam gaya politik yang hanya menyenangkan tetapi tidak menyelesaikan persoalan.
Kedua, kompeten secara administratif dan manajerial. Tantangan Sulawesi Tengah ke depan bukan hanya soal angka kemiskinan atau ketimpangan wilayah, tapi juga tentang investasi, hilirisasi SDA, dan pembangunan infrastruktur strategis. Maka kader yang disiapkan harus mengerti dinamika birokrasi dan pembangunan ekonomi.
Ketiga punya koneksi nasional. Tidak bisa dimungkiri bahwa posisi gubernur juga menuntut kemampuan berjejaring di tingkat nasional. Figur yang memiliki hubungan kuat dengan elite pusat akan lebih mudah mendatangkan program dan proyek strategis nasional ke daerah.
Strategi Konsolidasi dan Penokohan
Untuk menyiapkan figur yang ideal, Partai Golkar Sulawesi Tengah harus mengadopsi pendekatan long-term candidate building. Tidak bisa hanya instan menjelang pilkada. Konsolidasi harus dimulai dari sekarang, dengan memperkenalkan nama-nama potensial secara konsisten di berbagai platform: media, kegiatan sosial, forum akademik, dan terutama internal partai.
Proses ini juga harus didukung oleh pelatihan kepemimpinan, komunikasi politik, serta pemetaan demografis. Penokohan tidak bisa dibiarkan tumbuh sendiri, tetapi harus dibentuk secara sistematis. Nama-nama kader Golkar yang saat ini menjabat sebagai bupati, wakil bupati, atau anggota DPRD provinsi dan pusat harus mulai diuji publik, diukur elektabilitas dan kesukaannya, serta diberi ruang lebih luas.
Baca Juga: Mahasiswa Bergerak, Gubernur Sulteng Hadapi Langsung Tuntutan Lapangan
Jangan lupakan pula bahwa pemilih muda dan perempuan kini menjadi segmen dominan. Maka figur yang disiapkan harus punya daya tarik ke kelompok ini. Politik identitas berbasis etnis atau agama boleh jadi masih relevan, tetapi harus dibingkai dalam semangat inklusivitas dan keberagaman.
Mewaspadai Anomali Internal
Jika dengan segala modal struktural dan elektoral yang dimiliki, Golkar Sulawesi Tengah tetap gagal menempatkan kadernya sebagai gubernur, maka itu adalah tanda anomali berlanjut seperti dua atau tiga kali Pilkada sebelumnya. Bukan karena kekuatan luar lebih besar, tapi karena kelemahan dalam pengelolaan internal: elite tidak bersatu, ketidakjelasan kaderisasi, atau ketidaktegasan dalam menyusun peta jalan politik.
Anomali ini harus dicegah dengan memperkuat kepemimpinan partai di tingkat provinsi dan seterusnya ke bawah. Khusus Ketua DPD Golkar provinsi harus menjadi figur pemersatu dan pengarah, bukan hanya manajer organisasi. Harus ada keberanian untuk menetapkan peta jalan dan milestone yang terukur, termasuk siapa yang akan diorbitkan, bagaimana prosesnya, dan kapan tahapan-tahapan konsolidasi akan dilakukan.
Menuju 2029 dan 2031
Jika Pemilu 2029 menjadi pemisah antara pemilu nasional dan lokal, maka Golkar Sulteng punya kesempatan emas untuk memfokuskan energi pada Pilkada Gubernur 2031 (Jika Pilkada 2031sesuai keputusan MK). Pilihan strategis bisa dilakukan tanpa terganggu oleh kampanye pileg dan pilpres. Namun ini juga menjadi ujian konsistensi. Apakah Golkar bisa bertahan dan solid dalam situasi politik yang terpisah, atau justru terpecah karena godaan koalisi pragmatisme?
Untuk menjawab itu, Golkar harus kembali pada kekuatan utamanya: struktur yang kuat hingga tingkat desa, loyalitas kader, dan kemampuan beradaptasi. Jika tiga kekuatan ini bisa diintegrasikan dengan arah politik nasional dan figur yang disukai publik, maka bukan mustahil 2031 akan menjadi tahun lahirnya Gubernur Sulteng dari pohon beringin.
Penutup
Musda Agustus 2025 bukan sekadar pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar Sulawesi Tengah, tetapi momentum emas untuk menanam benih kemenangan jangka panjang. Jika Partai Golkar ingin kembali merebut simpati rakyat Sulawesi Tengah sebagai rumah politik utama, maka tidak ada jalan lain selain menyiapkan kader terbaik untuk memimpin daerah ini.
Partai Golkar Sulawesi Tengah sedang menuju titik sejarah yang menentukan. Di tengah perubahan sistem pemilu dan dinamika politik nasional, partai ini tidak bisa hanya menumpang pada masa lalu. Ia harus menciptakan masa depan — masa depan yang dipimpin oleh kadernya sendiri sebagai gubernur. Tidak cukup hanya punya kursi legislatif, tapi harus punya kursi gubernur. Dan itu hanya bisa dicapai dengan kesiapan, kesungguhan, dan konsolidasi yang matang.
Editor : Muchsin Siradjudin