RADAR PALU – Penggunaan rokok elektrik atau vape kini masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi orang yang mengisapnya, tetapi juga mencakup aktivitas jual beli produk tersebut.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa yang ditetapkan pada Jumat (6/11) tersebut menjadi sikap resmi MUI terhadap penggunaan maupun perdagangan rokok elektrik.
Dikutip dari JawaPos.com, Selasa (10/11), MUI memiliki sejumlah pertimbangan dalam menetapkan hukum haram terhadap vape. Di antaranya, risiko terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta kemungkinan perangkat tersebut dimanfaatkan sebagai media peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
Baca Juga: Hadianto Rasyid Soroti Vandalisme, Minta Warga Jaga Fasilitas Kota Palu
Pertimbangan terakhir berkaitan dengan sulitnya mengenali kandungan cairan vape hanya melalui tampilan perangkat maupun aroma yang dihasilkan.
Dalam fatwanya, MUI juga menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lain yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap untuk dihirup.
Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa. MUI secara khusus menyoroti nikotin sebagai senyawa yang memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.
Baca Juga: Tiran Group Investasi Rp 15 Triliun Gandeng Conch Investment, di Bayan Resources Cuma 2 Persen
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan tersebut.
BERAWAL DARI KEKHAWATIRAN PEREDARAN NARKOBA
Penetapan fatwa haram vape ini juga memiliki latar belakang persoalan keamanan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah meminta MUI Pusat mengkaji pelarangan rokok elektrik karena adanya potensi penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengedarkan narkotika.
Permintaan itu disampaikan ketika Suyudi bersilaturahmi dengan jajaran pengurus MUI pada Selasa (13/10).
Menurut Suyudi, perkembangan peredaran narkoba menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Salah satunya penggunaan cairan narkotika yang dikemas menyerupai cairan vape.
Bentuk perangkat dan aroma yang dihasilkan dinilai menyulitkan petugas untuk membedakan produk rokok elektrik biasa dengan perangkat yang diduga mengandung narkotika.
Baca Juga: Karhutla Sulteng November 2026: Dua Kejadian Tercatat, BPBD Tegaskan Belum Bencana Nasional
Dalam keterangannya yang dikutip dari MUI pada Kamis (15/10), Suyudi mengungkapkan bahwa BNN dan Polri juga menghadapi kesulitan mengenali kandungan perangkat tersebut secara kasat mata.
Dia turut menyoroti penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia. Kondisi itu dinilai membutuhkan perhatian serius karena modus peredaran narkotika terus berkembang.
Suyudi sebelumnya berharap MUI Pusat mengikuti langkah MUI Jawa Timur yang telah lebih dahulu mengambil sikap terhadap penggunaan vape.
Baca Juga: Apindo Sulteng Dorong UMP 2027 Objektif: Jangan Pukul Rata, Bedakan Bujang dan Berkeluarga
Dia bahkan mengaku telah menyampaikan usulan pelarangan total rokok elektrik kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan respons positif.
Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, sikap keagamaan terhadap penggunaan vape kini telah ditetapkan di tingkat pusat. Cakupannya bukan hanya pemakaian, melainkan juga perdagangan rokok elektrik.***
Editor : Muhammad AwaludinSumber : jawapos.com