RADAR PALU – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pengusaha UMKM di Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana mendapat pendampingan berkelanjutan agar mampu kembali menjalankan usaha, pulih secara ekonomi, hingga naik kelas.
Komitmen tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, fasilitasi pembiayaan, serta pendampingan usaha. Langkah ini dinilai penting agar pemulihan UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut pada peningkatan produktivitas dan daya saing.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, pemulihan UMKM pascabencana merupakan bagian dari mandat pemerintah yang membutuhkan penanganan serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Anwar Hafid Ingatkan Ilmu Pemerintahan Tak Boleh Berhenti di Kampus
“Kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Jumat (2/10/2026).
Menurut Helvi, dampak bencana terhadap pelaku UMKM tidak hanya berupa kerusakan alat produksi dan hilangnya persediaan barang. Pelaku usaha juga harus kembali membangun basis pelanggan, mencari pasar, menjaga arus pendapatan, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Karena itu, pemerintah mendorong pendampingan yang menyentuh seluruh aspek usaha, mulai dari peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pemasaran, hingga akses pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.
Baca Juga: HUT PT IMIP Dirangkai Umumkan Pemenang Karya Jurnalistik 2026. Berikut Juaranya..
Helvi mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah memberikan bantuan Presiden kepada UMKM terdampak bencana. Khusus di Sumatera Barat, bantuan tersebut menjangkau sekitar 38 ribu UMKM dengan total alokasi mencapai sekitar Rp115 miliar.
Namun, ia menegaskan bantuan tersebut tidak boleh berhenti sebatas penyaluran.
“Kami memahami harapan Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar pendampingan ini tidak berhenti begitu saja. Tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan yang kemudian digunakan tanpa arah pemberdayaan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha,” katanya.
Baca Juga: Anwar Hafid Siapkan Venue 50 Ribu Orang untuk Pesparawi 2029
Selain bantuan Presiden, Kementerian UMKM juga menjalankan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan terus berkembang.
Kementerian UMKM sebelumnya telah mengawali pendampingan melalui aktivasi Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026.
Program tersebut menggunakan tiga tahapan pendampingan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.
Melalui pendekatan tersebut, pelaku UMKM diarahkan menjalani proses pemulihan secara bertahap. Setelah kembali memiliki kesiapan untuk berusaha, pelaku UMKM didorong meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing.
Baca Juga: Menguji Konsistensi Dilingkar Kekuasaan
Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana, penguatan kapasitas diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memasuki tahap pertumbuhan.
Secara keseluruhan, program tersebut dirancang menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional. Sebanyak 752 peserta Regional II mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Kota Padang.
Helvi menegaskan, keberhasilan program tidak dapat hanya dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
Baca Juga: 13 Tahun IMIP dan Cerita Hilirisasi di Bahodopi
Menurutnya, indikator keberhasilan harus terlihat dari perubahan nyata yang terjadi pada usaha masyarakat, seperti produksi kembali berjalan, pesanan meningkat, pasar semakin luas, pendapatan bertambah, dan mata pencaharian keluarga tetap terjaga.
“Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” tegas Helvi.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Kementerian UMKM juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, dunia usaha, dan berbagai mitra strategis.
Baca Juga: Survei LKPI: Tren Elektabilitas Partai Demokrat Menurun, Perlu Penguatan Kelembagaan Serius dan Teru
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaku UMKM memperoleh tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Termasuk akses konsultasi, informasi layanan, pembiayaan, hingga solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam memperkuat pelaku usaha yang terdampak bencana.
Menurut Mahyeldi, penguatan UMKM merupakan langkah strategis bagi Sumatera Barat karena sektor tersebut memiliki peran besar dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM,” ujar Mahyeldi.
Baca Juga: Irjen Pol Rizal Irawan Ditunjuk Jadi Kapolda Sulteng, Nasri Masuk Masa Pensiun
Ia menilai, pendampingan terhadap UMKM terdampak bencana menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat membenahi sekaligus membangun kembali usaha dan sumber penghidupannya.
Proses tersebut, kata Mahyeldi, membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha maupun lembaga pembiayaan.
Mahyeldi juga mengapresiasi kehadiran jajaran Kementerian UMKM di Sumatera Barat sebagai bentuk dukungan langsung pemerintah pusat kepada pelaku usaha dalam membangun kembali usaha mereka setelah terdampak bencana.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap Tiga Terduga Teroris di Sulteng, Ini Lokasinya
Melalui sinergi tersebut, Kementerian UMKM terus memperkuat ekosistem pendampingan agar mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.
Dengan demikian, pemulihan UMKM pascabencana di Sumatera Barat diharapkan tidak berhenti pada kembalinya aktivitas usaha. Lebih jauh, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat daya saing produk lokal, dan mendorong pelaku UMKM naik kelas.***
Editor : Rina Abd HalikSumber : https://umkm.go.id/