RADAR PALU – Di tengah perdebatan nasional mengenai keadilan pembagian manfaat industri mineral kritis, Kabupaten Halmahera Tengah tampil membawa pengalaman berbeda.
Dalam PolGov Policy Forum 2026 yang digelar Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pemerintah daerah memaparkan model pembangunan yang memanfaatkan hasil hilirisasi nikel untuk memperkuat investasi sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
Forum bertema "Adil Berbagi: Memastikan Pembagian Manfaat Mineral Kritis yang Berpihak pada Komunitas Lokal dan Berkelanjutan" itu mempertemukan akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku industri.
Baca Juga: Saat Dikonfirmasi Soal Legalitas, Pengelola Arena Padel Juanda Tak Banyak Bicara
Mewakili Bupati Halmahera Tengah, Plt Kepala Bapperida Husain Ali mengatakan tantangan terbesar daerah penghasil mineral saat ini bukan lagi menarik investasi, melainkan memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Ukuran keberhasilan kami adalah ketika penerimaan daerah berubah menjadi pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Husain.
Ia menjelaskan bahwa hilirisasi nikel telah mengubah struktur ekonomi Halmahera Tengah secara signifikan. Peningkatan PDRB, PAD, DBH, hingga penerimaan IMTA menciptakan ruang fiskal baru yang dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan manusia.
Baca Juga: Serikat Buruh PT NNI Lawan Efisiensi Sepihak, DPRD Morut Jadwalkan RDP Lanjutan
Berbeda dengan pendekatan kompensasi yang hanya menyasar masyarakat sekitar tambang, Halmahera Tengah mengembangkan konsep Inclusive Benefit Sharing Model.
Model tersebut dibangun melalui tiga pilar utama, yakni investasi sumber daya manusia, perlindungan sosial, dan kesejahteraan inklusif.
Program investasi sumber daya manusia diwujudkan melalui pendidikan gratis dari PAUD hingga SMP, pemberian beasiswa perguruan tinggi, penyediaan seragam sekolah gratis, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis, bantuan bagi kelompok rentan, hingga token listrik gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sedangkan pada aspek kesejahteraan inklusif, pemerintah fokus membangun rumah layak huni, jaringan air bersih, infrastruktur dasar, dan fasilitas publik.
Menurut Husain, manfaat hilirisasi tidak boleh berhenti pada peningkatan angka ekonomi makro.
Baca Juga: Reny: Anak Butuh Kehadiran Ayah, Bukan Sekadar Nafkah
"Jika manfaat industri hanya meningkatkan PDRB tetapi kemiskinan tidak turun dan kualitas hidup masyarakat tidak membaik, maka benefit sharing belum berhasil," ujarnya.
Paparan tersebut mendapat perhatian peserta forum karena menawarkan perspektif yang berbeda dalam tata kelola mineral kritis. Sebelumnya, sejumlah narasumber banyak menyoroti isu ketimpangan manfaat, kerusakan lingkungan, hingga keterbatasan kewenangan fiskal daerah.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Halmahera Tengah juga menggandeng perusahaan melalui program TJSL/CSR untuk mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, penyediaan air bersih, dan pelestarian lingkungan.
Husain berharap pengalaman Halmahera Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah penghasil mineral lainnya dalam membangun sistem pembagian manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut turut hadir Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas Togu Santoso Pardede, Prof Moh Ahlis Djirimu dari Universitas Tadulako, Mia Suciwati dari Universitas Indonesia, serta Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia sebagai narasumber.***
Editor : Muhammad Awaludin