RADAR PALU - Fenomena anjloknya harga TBS menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam industri sawit nasional, mulai dari pelaku usaha, asosiasi petani, Satgas Pangan Polri hingga jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.
Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Ade Simanjuntak menilai penurunan harga TBS di tengah kenaikan harga CPO dunia merupakan kondisi yang tidak lazim. Karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut dugaan praktik yang berpotensi merugikan petani.
Baca Juga: Kejati Sulteng Ekspose Penghentian Penuntutan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Palu
Menurut Ade, berbagai indikator pasar menunjukkan tren yang seharusnya menguntungkan petani. Harga CPO global tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat. Di sisi lain, penguatan dolar AS terhadap rupiah biasanya turut memberikan dorongan terhadap harga komoditas ekspor, termasuk sawit.
Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Harga TBS yang dibeli dari petani justru mengalami tekanan. Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik yang menghambat terbentuknya harga yang wajar.
Pemerintah Fokus Lindungi Jutaan Petani
Baca Juga: PKS Mulai Petakan Strategi Pemilu, Bahas Potensi Penambahan Kursi DPRD Palu dengan KPU
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani sawit menjadi pihak yang dirugikan. Industri sawit saat ini menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 15 juta petani di seluruh Indonesia.
Menurut Amran, arahan Presiden sangat jelas, yakni memastikan petani mendapatkan harga yang layak sesuai kondisi pasar. Ia menilai tidak ada alasan logis bagi harga TBS untuk turun ketika harga CPO dunia justru meningkat.
Kementerian Pertanian juga telah melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di berbagai daerah. Dari sekitar 1.900 perusahaan yang terdata, terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang disebut belum mengembalikan harga TBS sesuai perkembangan pasar.
Data tersebut akan diserahkan kepada kepolisian dan Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Satgas Pangan Polri menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani maupun mengganggu persaingan usaha yang sehat.
Pemerintah berharap keterlibatan KPPU, aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat memperbaiki tata niaga sawit nasional agar lebih transparan dan berkeadilan.
Di sisi lain, langkah pengawasan yang mulai diperketat disebut sudah menunjukkan hasil awal. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan kini mulai kembali bergerak normal.
Pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem industri sawit yang sehat, di mana perusahaan memperoleh kepastian usaha dan petani mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari komoditas unggulan Indonesia tersebut dapat dirasakan secara lebih merata oleh jutaan keluarga petani di berbagai daerah.***
Editor : Muhammad Awaludin