RADAR PALU - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan ASEAN menjadi isu strategis yang menentukan masa depan kawasan. Dalam pidatonya pada sesi pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Jumat (8/5/2026), Prabowo menyebut pangan bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan fondasi utama kemerdekaan, stabilitas, dan perdamaian.
Menurut Prabowo, ketahanan pangan ASEAN harus menjadi prioritas bersama negara-negara di kawasan karena ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim semakin nyata. Ia menekankan negara harus hadir secara kuat dalam menjaga sektor pangan demi keberlangsungan hidup masyarakat dan kedaulatan bangsa.
“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” kata Prabowo dalam forum tersebut.
Baca Juga: Bidik Investor Global, Delis Tawarkan Hilirisasi Nikel dan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik
Prabowo menilai sektor pertanian tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan bisnis semata. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui kebijakan yang berpihak kepada petani dan penguatan produksi dalam negeri.
“Pertanian terlalu penting. Ketahanan pangan itu penting. Bagi kami, ini adalah tanggung jawab utama pemerintah, dan pemerintah Indonesia bertekad mengambil tanggung jawab penuh serta kedaulatan penuh atas sektor vital ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menyerahkan sektor pertanian kepada mekanisme pasar. Menurutnya, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas pangan di tengah situasi global yang tidak menentu.
Baca Juga: Bawa Semangat Baru Perjuangan Kader, PKC PMII Sulteng 2025-2027 Resmi Dilantik
“Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mengingatkan negara-negara ASEAN mengenai ancaman perubahan iklim, termasuk potensi El Nino ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan regional. Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama kawasan dalam menghadapi ancaman krisis pangan.
“Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional mengenai risiko El Nino ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak,” ucapnya.
Prabowo mendorong negara-negara ASEAN memperkuat sinergi melalui pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi pangan, hingga optimalisasi sistem cadangan pangan kawasan lewat ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).
“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” katanya.
Selain itu, Prabowo menilai penguatan cadangan pangan lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi potensi krisis pangan di masa mendatang.
Baca Juga: Tomori Trail Run Morut Sukses Digelar, Jalur Ekstrem dan Panorama Alam Jadi Magnet Peserta
“Kita harus memajukan cadangan pangan berbasis lokal kita,” pungkasnya.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan pertanian, modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, hingga penguatan stok cadangan pangan pemerintah.
Baca Juga: Proyek Air Minum Hunduhon, Luwuk Timur, Banggai, Tinggalkan Galian dan Keluhan Warga
“Swasembada adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Presiden Republik Indonesia dan dari keringat petani Indonesia,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah mencatat stok cadangan beras nasional kini telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
“Stok beras kita tertinggi selama merdeka, di atas 5 juta ton. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya,” katanya.
Di sisi lain, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125,45 pada Februari 2026, sementara harga pupuk bersubsidi berhasil ditekan turun hingga 20 persen di tengah kenaikan harga pupuk global.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian turut menyumbang 12,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal I 2026.
Sementara itu, ekspor produk pertanian segar dan olahan sepanjang Januari-Desember 2025 meningkat 28,26 persen atau naik Rp166,71 triliun. Pada periode yang sama, impor produk pertanian turun 9,66 persen atau menurun Rp41,68 triliun.
Transformasi sektor pertanian juga terus dipercepat melalui hilirisasi komoditas strategis seperti sawit, kakao, kopi, dan kelapa, serta penguatan mekanisasi dan penggunaan benih unggul guna meningkatkan produktivitas nasional.
Penguatan sektor pertanian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama pangan kawasan ASEAN.***
Editor : Muhammad Awaludin