RADAR PALU - Langkah tegas diambil pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunci pengelolaan bantuan sosial dari level paling bawah: desa.
Setiap desa kini diwajibkan memiliki operator data khusus. Tujuannya jelas—memastikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) benar-benar akurat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Instruksi ini bukan tanpa alasan. Selama ini, persoalan klasik bansos sering muncul: data tidak sinkron, penerima tidak tepat sasaran, hingga dugaan manipulasi. Gus Ipul tak ingin itu terulang.
Baca Juga: Gus Ipul Stop Dinas LN, Bansos Dipastikan Aman
“Data harus datang dari bawah. Kita tidak mau ada Kepala Desa sampai Bupati yang tidak tahu kondisi wilayahnya,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi kepala daerah di kantor Kemensos, Rabu (29/4). Pesannya keras: tidak boleh ada lagi pemimpin daerah yang “buta” data kemiskinan.
Dengan skema baru ini, alur data dipastikan transparan. Semua proses dilakukan melalui jalur resmi, melibatkan perangkat desa dan petugas lapangan sebagai ujung tombak.
Baca Juga: Gus Ipul Pecat ASN dan 3 Pendamping PKH: Sinyal Keras Bersih-Bersih di Kemensos
Yang paling krusial, data yang sudah dikumpulkan tidak bisa lagi diubah sembarangan. Badan Pusat Statistik (BPS) langsung turun tangan mengelola dan memverifikasi.
“Tidak ada otak-atik data dulu,” tegas Gus Ipul lagi.
Langkah ini diharapkan memutus praktik lama yang kerap memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap program bansos.
Di sisi lain, pembaruan data juga harus dilakukan rutin. Pemerintah menyadari kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis—hari ini miskin, besok bisa berubah, begitu pula sebaliknya.
Tak hanya soal bansos, Gus Ipul juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang kini jadi fokus pemerintah.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, khususnya kelompok desil 1–2 dalam DTSEN. Kepala daerah diminta turun langsung memastikan anak-anak ini benar-benar terjangkau.
Menariknya, sistem pendidikan yang diterapkan tidak konvensional. Sekolah Rakyat menggunakan skema multi entry multi exit.
Artinya, siswa tidak harus mulai dari kelas satu. Mereka akan ditempatkan berdasarkan hasil asesmen kemampuan.
“Bisa langsung di kelas 6 SD, 3 SMP, atau 3 SMA, sesuai hasil asesmen,” jelas Gus Ipul.
Baca Juga: Gus Ipul Dapati 2.708 ASN Kemensos Mangkir Usai Lebaran, Siap-siap Kena Sanksi!
Pendekatan ini dinilai lebih adaptif, terutama bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah atau tertinggal jauh.
Proses seleksi pun tidak asal. Ada dialog mendalam dengan orang tua atau wali murid untuk memastikan komitmen pendidikan berjalan seiring antara pemerintah dan keluarga.
Tahun 2026 menjadi tonggak awal. Sebanyak 453 siswa dijadwalkan lulus perdana dari program ini.
Rinciannya, 329 siswa SD, 113 siswa SMP, dan 11 siswa SMA.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur juga dikebut. Di Sampang dan Deli Serdang, gedung permanen Sekolah Rakyat ditargetkan rampung Juni 2026.
Dengan fasilitas yang lebih layak, pemerintah berharap program ini tidak sekadar proyek jangka pendek, tetapi solusi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan.
Kini, semua kembali ke satu kunci: data. Jika data akurat, bansos tepat sasaran. Jika data bermasalah, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Dan kali ini, pemerintah memilih memulai dari desa—tempat semua data berasal.***
Editor : Muhammad Awaludin