RADAR PALU – Sebanyak 23,1 ton pangan ilegal digagalkan di Pontianak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung bereaksi keras: mafia pangan harus dibongkar sampai ke otaknya.
“Ini bukan kasus biasa. Aktor intelektualnya harus diusut tuntas,” tegas Amran, Sabtu (18/4/2026).
Barang Ilegal Lintas Negara Disita
Satgas Pangan Bareskrim menyita berbagai komoditas impor ilegal dari sejumlah negara.
Baca Juga: Polda Sulteng Benarkan Penetapan Tersangka Kepala ATR/BPN Sigi, Ini Duduk Perkaranya
Rinciannya: bawang merah Thailand 2,1 ton, bawang putih China 9,1 ton, bawang bombai Belanda 7,9 ton, bawang bombai India 1,6 ton, serta cabai kering China 2,2 ton.
Pola Lama, Jaringan Besar
Amran menyebut kasus ini bukan kejadian tunggal. Pola penyelundupan serupa terus berulang di berbagai daerah.
Baca Juga: Banjir Rob Hantam Banggai Laut Dini Hari, 8 Rumah Hancur, Warga Mengungsi
Dalam beberapa bulan terakhir, aparat juga menggagalkan 133,5 ton bawang ilegal di Semarang, 72 ton di Surabaya, 250 ton beras di Sabang, hingga sekitar 1.000 ton di Tanjung Balai Karimun.
“Ini terorganisir. Skalanya ratusan sampai ribuan ton. Ada kekuatan besar di belakangnya,” ujarnya.
Petani Jadi Korban
Masuknya pangan ilegal dinilai langsung menghantam petani lokal. Harga anjlok, produksi dalam negeri tertekan.
“Kita sudah swasembada bawang merah. Tidak ada alasan barang ilegal masuk selain merusak harga,” kata Amran.
Ia juga menyoroti nasib petani cabai yang kerap merugi saat panen raya.
“Jangan disakiti lagi. Mereka kerja keras di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga: Wagub Sulteng Buka Akses Langsung, Awasi MBG: “Masalah? WA Saya!”
Jalur Laut Jadi Celah
Garis pantai Indonesia yang panjang disebut jadi titik rawan penyelundupan.
Celah ini dimanfaatkan oknum untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur tak resmi.
Negara Diminta Hadir Lebih Keras
Amran mengapresiasi langkah cepat Bareskrim, namun menekankan penindakan tak boleh berhenti.
“Saya apresiasi. Tapi ini harus dituntaskan. Bongkar aktor besarnya,” katanya.
Menurutnya, ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi soal menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani.
Gelombang penyelundupan terus berulang. Pertanyaannya: sampai kapan mafia pangan dibiarkan bermain di balik layar?***
Editor : Muhammad Awaludin