RADAR PALU - Surat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) ke UNICEF mendadak ramai diperbincangkan. Isinya menyinggung tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang disebut terkait kesulitan ekonomi.
Di dalam surat itu, BEM UGM juga mengkritisi arah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat berbahasa Inggris tertanggal 5 Februari 2026 tersebut ditujukan kepada UNICEF. Dokumen itu kemudian beredar luas di media sosial dan memicu beragam respons publik.
BEM UGM menyoroti kasus kematian siswa usia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur. Peristiwa itu disebut berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sekolah dengan nominal relatif kecil.
Dalam suratnya, mahasiswa menyebut kejadian tersebut bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Mereka menilai ada persoalan sistemik dalam perlindungan hak anak dan akses pendidikan.
Surat itu juga memuat kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Beberapa bagian menggunakan diksi yang dinilai keras dan kemudian menjadi sorotan di ruang digital.
Selain itu, BEM UGM menyinggung kebijakan prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam suratnya, mereka mempertanyakan efektivitas dan arah kebijakan tersebut jika dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan akses pendidikan serta pengentasan kemiskinan.
BEM UGM mendesak UNICEF untuk meningkatkan perhatian dan peran dalam isu perlindungan anak di Indonesia.
Di tengah polemik, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengaku menerima sejumlah pesan ancaman dari pihak tak dikenal. Ia menyebut ada intimidasi dan dugaan penguntitan. Bahkan, menurut pengakuannya, keluarganya turut mendapat tekanan.
Meski demikian, Tiyo menegaskan sikap organisasinya tetap pada substansi isu yang diangkat, yakni perlindungan hak anak dan pemerataan akses pendidikan.***
Editor : Muhammad Awaludin