RADAR PALU — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga: Lebih dari 1.000 Wartawan Tiba di Banten, HPN 2026 Jadi Momentum Pers Nasional Sambut Presiden Prabowo
Konvensi yang mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” tersebut dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pidato kuncinya, Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital harus tetap berpijak pada kepentingan publik dan tidak menggerus nilai-nilai dasar jurnalisme, khususnya di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Meutya, AI dapat menjadi alat pendukung kerja jurnalistik yang efektif, namun tidak boleh menggantikan peran manusia dalam proses verifikasi informasi, penilaian etik, dan fungsi kontrol sosial pers.
Baca Juga: HPN 2026 di Banten, Dewan Pers Sosialisasikan Pendataan Media Massa
“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.
Ia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif guna melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih adil, seimbang, dan transparan antara platform digital global dengan media lokal.
Menkomdigi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, khususnya melalui penguatan literasi dan kecakapan digital bagi wartawan di daerah. Upaya tersebut dinilai krusial untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara wilayah pusat dan daerah.
Baca Juga: Kadiv Humas Polri Bertemu Pimpinan Media, Soroti Kebebasan Pers
Selain itu, Meutya menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif bersama Dewan Pers dan organisasi konstituen pers. Transparansi kebijakan, menurutnya, menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan industri media nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam sejarah peradaban manusia. Meski demikian, ia menilai publik akan selalu membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi yang jernih, terverifikasi, dan dapat dipercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari air bersih. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.
Baca Juga: Pesan Menhan di Bogor: Pers Kunci Bela Negara, Ini Agendanya
Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, namun sekaligus berpotensi menyuburkan apabila dikelola dengan baik melalui inovasi dan adaptasi yang berlandaskan etika.
Menurut Komaruddin, media arus utama tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin atau algoritma.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Baca Juga: Pesan Menhan di Bogor: Pers Kunci Bela Negara, Ini Agendanya
Acara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi dan tokoh media untuk membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital. ***