RADAR PALU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Retret PWI 2026 di Bogor, Jawa Barat, untuk memperkuat peran pers dalam menjaga ketahanan informasi, demokrasi, dan keamanan nasional.
Kegiatan ini diikuti wartawan dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan Sulawesi Tengah, sebagai respons atas meningkatnya tantangan disinformasi dan dinamika arus informasi global.
Retret PWI 2026 resmi dibuka di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Kamis (29/1/2026).
Pembukaan dilakukan melalui upacara resmi oleh Kepala BPSDM Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, didampingi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang.
Mengusung tema Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan, retret ini menekankan peran strategis pers dalam menjaga stabilitas informasi nasional.
Sebanyak 160 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari pengurus PWI Pusat, PWI daerah, serta pimpinan media nasional dan daerah, termasuk Direktur Radar Palu, Murtalib.
Retret dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyebut retret ini menjadi ruang refleksi bagi insan pers di tengah tantangan disinformasi dan polarisasi publik.
Menurutnya, wartawan tidak hanya dituntut profesional dan menjunjung etika, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan dalam menghadapi perkembangan informasi global.
Dalam sambutan yang dibacakan Kepala BPSDM Pertahanan, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam pengelolaan informasi sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Menhan menekankan pentingnya pers yang profesional dan berintegritas, sekaligus tetap menjaga independensi dan kebebasan pers sesuai amanat konstitusi.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta dan pembekalan awal, termasuk materi Building Learning Commitment serta Nilai Dasar Bela Negara.
Retret PWI 2026 menjadi bagian dari agenda nasional penguatan kapasitas pers Indonesia di tengah meningkatnya isu disinformasi, keamanan informasi, dan tantangan demokrasi di era digital.***
Editor : Muhammad Awaludin