RADAR PALU- Harapan ribuan pencari kerja untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diuji. Di tengah belum adanya kepastian pembukaan seleksi nasional, informasi palsu soal rekrutmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2026 justru ramai beredar di media sosial.
Unggahan tersebut menampilkan narasi seolah resmi: mulai dari klaim pembukaan seleksi, daftar formasi tenaga kesehatan, besaran gaji yang menggiurkan, hingga tautan pendaftaran. Namun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.
Humas BKN menegaskan bahwa kabar seleksi Kemenkes 2026 bukan berasal dari mekanisme resmi rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
Negara Hadir Luruskan Informasi
Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan, hingga saat ini belum ada pengumuman apa pun terkait pembukaan seleksi ASN Tahun 2026. Menurutnya, setiap proses pengadaan ASN merupakan kebijakan nasional yang tidak bisa muncul tiba-tiba tanpa tahapan resmi.
“Pengadaan ASN selalu melalui proses perencanaan kebutuhan nasional, persetujuan formasi, dan pengumuman terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Sampai hari ini, seleksi ASN 2026 belum diumumkan,” kata Prof. Zudan, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, informasi yang beredar di luar kanal resmi pemerintah patut dicurigai sebagai hoaks.
Modus Penipuan Menyasar Pencari Kerja
BKN menilai, hoaks rekrutmen ASN kerap menyasar kelompok pencari kerja yang tengah berharap pada pembukaan seleksi baru. Modusnya pun berulang: mencantumkan logo instansi, narasi formal, janji penghasilan tinggi, serta tautan pendaftaran yang tampak meyakinkan.
Padahal, seluruh proses rekrutmen ASN—baik CPNS maupun PPPK—hanya dilakukan secara terpusat dan terintegrasi melalui Badan Kepegawaian Negara.
“Tidak ada pendaftaran ASN melalui tautan pribadi, grup pesan instan, atau situs yang tidak jelas. Satu-satunya pintu resmi adalah portal SSCASN yang dikelola BKN,” tegas Prof. Zudan.
Sistem ASN Dijaga Ketat
Sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian nasional, BKN bertanggung jawab menjaga integritas sistem seleksi ASN dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT), hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
BKN memastikan tidak ada ruang bagi praktik penipuan, percaloan, maupun jalur tidak resmi dalam proses rekrutmen ASN.
“Seleksi ASN dirancang transparan, akuntabel, dan bisa diawasi publik. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan atau meminta imbalan, itu jelas penipuan,” ujar Prof. Zudan.
Masyarakat Diminta Aktif Memverifikasi
Di tengah derasnya arus informasi digital, BKN mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah tergiur narasi seleksi instan. Verifikasi informasi dinilai sebagai kunci utama agar tidak terjebak hoaks.
“Pastikan informasi seleksi ASN hanya dicek melalui website dan media sosial resmi BKN, SSCASN, serta instansi pemerintah terkait. Jika belum ada pengumuman di sana, informasi tersebut patut diwaspadai,” jelasnya.
BKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan ulang informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Menjaga Harapan Tetap Rasional
BKN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik dengan menghadirkan sistem rekrutmen ASN yang profesional dan berkeadilan. Di saat yang sama, masyarakat diminta tetap rasional dan waspada agar harapan menjadi ASN tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Seleksi ASN adalah proses negara, bukan ruang spekulasi. Jika sudah resmi dibuka, kami pastikan informasinya diumumkan secara terbuka dan serentak,” pungkas Prof. Zudan.***
Editor : Muhammad Awaludin