RADAR PALU – Bencana alam yang melanda Sumatra menggores luka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
Krisis makanan, air bersih, listrik padam, hunian layak tanpa lumpur, hingga kebutuhan pakaian bersih menjadi persoalan nyata yang dihadapi para korban setiap hari.
Dari berbagai bentuk bantuan yang mengalir, donasi pakaian menjadi yang paling mencolok. Di sejumlah posko pengungsian, bantuan pakaian datang dalam jumlah besar, namun tidak seimbang.
Pakaian perempuan mendominasi tumpukan donasi, sementara pakaian pria dan anak-anak justru terbatas.
Ketimpangan itu terekam dalam berbagai unggahan video di media sosial, memperlihatkan pengungsi pria mengenakan busana perempuan seperti daster.
Banyak warganet mengaku geli sekaligus terharu, melihat korban bencana masih mampu melucu dan tertawa di tengah penderitaan.
Namun, bila dicermati lebih dalam, fenomena ini seharusnya tidak berhenti sebagai hiburan semata. Overdosis donasi pakaian justru membuka aib kolektif masyarakat Indonesia.
Busana pria menjadi barang “mahal” di tengah bencana, sementara pakaian perempuan membanjir tanpa terpakai.
Empati yang seharusnya tepat guna berubah menjadi cermin pola konsumsi yang tak terkendali.Fenomena ini menjadi alarm keras.
Secara tidak sadar, masyarakat telah terlatih menjadi hamba kapitalis moderen dari industri fesyen. Tren silih berganti diciptakan untuk memelihara rasa takut ketinggalan zaman.
Sulit lagi membedakan, apakah belanja pakaian masih berangkat dari kebutuhan sandang, atau sekadar memenuhi hasrat tren.
Fast fashion hadir dengan siklus produksi cepat, harga murah, volume besar, kualitas rendah, serta mengorbankan tenaga kerja dan lingkungan.
Data Waste4Change yang mengutip Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK mencatat, Indonesia menyumbang sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil per tahun, setara 12 persen dari total sampah nasional.
Industri fesyen bahkan disebut sebagai penyumbang emisi karbon terbesar kedua setelah industri minyak, sekitar 10 persen emisi global. Ironisnya, produksi pakaian mencapai sekitar 150 miliar item setiap tahun.
Satu celana jins saja dapat menghabiskan sekitar 2.000 galon air bersih, setara kebutuhan minum manusia selama tujuh tahun. Ketika konsumen semakin histeris* terhadap tren, permintaan pasar meningkat tajam.
Dampaknya, pembukaan lahan pertanian baru demi memenuhi serat alami seperti kapas tak terelakkan. Deforestasi terjadi, fungsi ekologis hilang, flora dan fauna terancam, dan perubahan iklim kian memburuk.
Wajar bila masyarakat menuntut pemerintah dan korporasi yang disinyalir berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam di Sumatra. Namun, tuntutan itu semestinya juga disertai refleksi diri.
Kebiasaan fast fashion masyarakat turut menyumbang persoalan lingkungan. Bahan sintetis seperti poliester sulit terurai, membutuhkan energi besar dalam produksi, dan menumpuk sebagai limbah.
Pola belanja tak terkendali juga kerap berkaitan dengan praktik tenaga kerja yang tidak berkeadilan.
Apa yang terjadi di Sumatra seharusnya menjadi cermin bersama. Bukan hanya pemerintah yang dituntut bijak mengelola negeri, tetapi masyarakat pun perlu memulai dari hal paling dekat; mengendalikan konsumsi, membeli pakaian sesuai kebutuhan, dan kembalikan fungsi belanja pakaian sebagai kebutuhan fisiologis bukan kompas utama me.dongkrak harga diri (esteem needs). (cr1)
Editor : Talib