RADAR PALU - Upaya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mendapat sorotan publik.
Kali ini, aspirasi masyarakat mengemuka dari lingkungan akademik saat Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/12/2025).
Berbeda dari forum resmi yang bersifat seremonial, audiensi ini menjadi ruang dialog kritis antara negara dan warga.
Akademisi, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan langsung terkait arah pembenahan Polri ke depan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, selaku anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan publik.
“Reformasi Polri harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Kami ingin mendengar seperti apa desain kepolisian yang diharapkan rakyat,” kata Supratman dalam sambutannya.
Forum akademik dipilih sebagai lokasi audiensi untuk memastikan proses reformasi berbasis pemikiran kritis dan objektif.
Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf yang mewakili Kapolda Sulteng turut menyimak langsung beragam kritik dan masukan.
Sejumlah peserta menilai, kepercayaan publik terhadap Polri masih menghadapi tantangan serius akibat kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan oknum aparat.
Tokoh masyarakat dan akademisi Universitas Alkhairaat Palu, Hamdan Rampadio, menilai reformasi internal Polri harus menyentuh akar persoalan, terutama sistem rekrutmen dan penempatan personel.
“Tanpa pembenahan sistemik, pelanggaran akan terus berulang dan berdampak pada legitimasi Polri di mata publik,” ujarnya.
Dari perspektif pelayanan publik, Kaharuddin Syah dari Muhammadiyah Palu menekankan pentingnya penguatan kepolisian sektor (Polsek) sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, Polsek memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan warga serta memahami dinamika sosial dan potensi konflik di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Awaluddin menyoroti lemahnya fungsi pengawasan internal Polri. Ia menilai penguatan pengawasan harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan akuntabilitas kelembagaan.
Isu hak asasi manusia (HAM) juga mengemuka. Tokoh adat Arena Jaya Rahmat Parampasi menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi anggota Polri.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan sistem karier berbasis rekam jejak yang jelas.
Dari aspek gender, akademisi Nuhdiyatul Huda menilai peran polisi perempuan masih perlu diperkuat, terutama dalam penanganan kasus perempuan dan anak yang membutuhkan pendekatan sensitif dan humanis.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Tengah, Wayan Sudiana, menambahkan bahwa pengawasan eksternal berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Komitmen Reformasi Bertahap
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Idham Azis menyatakan seluruh masukan akan menjadi bahan perumusan rekomendasi kebijakan nasional.
“Polri harus terus berbenah. Kritik publik adalah energi untuk perubahan, meskipun reformasi membutuhkan waktu dan komitmen bersama,” ujarnya.
Audiensi di Palu ini menegaskan bahwa reformasi Polri bukan semata agenda institusional, melainkan proses sosial yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat sipil dan dunia akademik. ***
Editor : Talib