RADAR PALU - Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah H. Muhidin M. Said menegaskan bahwa kondisi utang Indonesia masih berada dalam kategori aman dan sehat, serta sebagian besar bersumber dari dana rakyat di dalam negeri, bukan dari pinjaman luar negeri.
Dalam kegiatan reses di Kota Palu, Muhidin menjelaskan bahwa berdasarkan data resmi Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (DJPPR), posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per Triwulan II-2025 tercatat sebesar USD 433,3 miliar.
Angka ini justru menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, ULN Pemerintah berada di posisi USD 210,1 miliar, sementara sisanya berasal dari sektor swasta dan BUMN.
Namun, Muhidin menekankan bahwa komposisi terbesar utang pemerintah kini justru bersumber dari instrumen pasar keuangan dalam negeri—yakni Surat Berharga Negara (SBN) seperti Surat Utang Negara (SUN) dan Sukuk Negara (SBSN) yang dibeli oleh masyarakat, lembaga keuangan, dana pensiun, dan perbankan nasional.
“Dari total utang pemerintah sebesar Rp 9.138 triliun, sebanyak Rp 7.980 triliun atau 87 persen berasal dari SBN. Bahkan SBN Rupiah di dalam negeri mencapai Rp 6.484 triliun, atau sekitar 71 persen dari total utang pemerintah. Artinya, utang kita kini ditopang oleh dana rakyat sendiri, bukan dari asing,” ujar Muhidin kepada media di Kota Palu.
Menurutnya, fakta ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat dan lembaga keuangan domestik terhadap pemerintah sangat tinggi. Masyarakat secara tidak langsung ikut membiayai pembangunan nasional melalui pembelian obligasi negara, yang keuntungannya dikembalikan dalam bentuk program kesejahteraan rakyat.
Muhidin juga mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan yang semakin hati-hati mengelola utang dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak tergantung pada pinjaman luar negeri, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Utang itu tidak selalu buruk. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya dengan produktif untuk membiayai sektor yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat—seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Muhidin juga memaparkan berbagai program nasional yang dibiayai dari APBN untuk masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, KIP Kuliah, bantuan jaminan kesehatan, dan koperasi desa. Ia menegaskan bahwa keberadaan dana APBN di tengah masyarakat merupakan bukti nyata bahwa utang pemerintah dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
“Saya ingin masyarakat memahami, bahwa setiap rupiah yang dikelola negara melalui utang dan pajak, pada akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan. Itulah tugas kami di DPR—mengawasi agar kebijakan fiskal tetap adil dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Muhidin.(*/mch)
Editor : Muchsin Siradjudin