RADAR PALU – Anggota Komisi XI DPR RI H. Muhidin Said, dalam literasi pembahasannya di giat Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Palu, berjudul “Literasi Keuangan dan Usaha Syariah” mengulas dengan sangat baik lugas di hadapan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dalam penjelasannya yang lugas, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengatakan UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Karena dari 66 juta unit usaha yang ada di Indonesia, sekitar 99 persen adalah UMKM. Kemudian, dari Rp 22 ribu triliun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sekitar 61 persen disumbang oleh UMKM.
“Dan yang tak kalah penting, UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja secara nasional. Oleh karena itu, jika UMKM sehat dan kuat, maka ekonomi nasional maupun daerah pasti juga akan sehat dan kuat, “ kata Muhidin Said.
“Sebaliknya, jika UMKM batuk,maka ekonomi juga akan batuk-batuk, “ ujarnya.
Dikatakannya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pelaku UMKM. Perhatian tersebut dapat kita lihat secara kasat mata dengan dipisahkannya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi tersendiri dan Kementerian UMKM secara tersendiri.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperluas dan mempermudah akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku UMKM. Salah satu poin penting dari RPOJK tersebut adalah meningkatkan porsi pembiayaan perbankan kepada UMKM.
Saat ini porsi kredit UMKM di perbankan masih di angka 19 persen. Ke depan, ditargetkan porsi kredit UMKM di perbankan dapat mencapai 30 persen. Kalau porsi kredit di perbankan sudah 30 persen, saya yakin banyak UMKM dapat naik kelas menjadi pengusaha sukses di sektor formal.
“Sebagai pimpinan Badan Anggaran DPR RI, saya juga ikut membahas terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target penyaluran KUR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat secara signifikan
dari tahun ke tahun, “ paparnya.
Menurutnya, pada APBN 2025 tahun ini, target penyaluran KUR mencapai Rp 300 triliun. Dari angka itu,Pemerintah memberikan subsidi bunga KUR sebesar Rp 38,2 triliun. Ini tentu bukan angka yang kecil, sehingga diharapkan dapat secara signifikan membantu permodalan pelaku UMKM dengan bunga yang terjangkau.
Persoalannya, tidak semua lapisan masyarakat bisa atau mampu mengakses KUR yang plafonnya cukup besar hingga Rp 500 juta. Karena di dalam KUR ada subsidi bunga dari APBN, maka tidak bisa disalurkan secara serampangan. Ada syarat-syarat dan analisa kredit yang harus dipenuhi.
Bagi masyarakat yang belum punya usaha atau baru akan membuka usaha, belum bisa mendapatkan atau mengakses modal dari KUR.
“Di sinilah pentingnya keberadaan PT PNM dengan dua produk utamanya, yaitu Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
(Mekaar), “ sebut Muhidin.
Dijelaskannya lagi, bersama PNM, masyarakat atau pelaku UMKM tidak hanya diberikan permodalan, tapi juga diberikan program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar.
“Jadi, masyarakat yang belum mampu atau belum memenuhi syarat untuk mengakses KUR, diharapkan bisa belajar terlebih dulu di program UlaMM dan Mekaar dari PNM. Jika dengan UlaMM dan Mekaar, usaha sudah stabil, maka kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut dengan KUR, “ terangnya.
Agar semakin kuat dan maju, pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan dua sektor yang sangat prospektif di Indonesia yaitu Ekonomi Digital dan Ekonomi Syariah.
Dijelaskannya, ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai 90 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.500 triliun.
Pada 2030, Pemerintah menargetkan ekonomi digital nilainya naik empat kali lipat mencapai 360 miliar dolar AS atau Rp 5.700 triliun. Adapun ekonomi syariah, saat ini nilainya sudah mencapai Rp 9.826 triliun atau sekitar 46,7 persen PDB.
“Angka ini sebenarya sudah besar, namun mengingat penduduk muslim di Indonesia itu lebih dari 80 persen, maka ekonomi syariah masih punya ruang tumbuh yang sangat besar, “ urainya.
Beberapa sektor yang menjanjikan bagi UMKM dalam ekonomi digital dan syariah antara lain yaitu, usaha kuliner, perdagangan, kerajinan tangan, fashion dan pariwisata halal, pemasaran digital, serta ekonomi kreatif.
Diakhir ulasannya, Muhidin menjelaskan lagi salah satu faktor penting untuk mengembangkan UMKM adalah meningkatkan literasi keuangan.
“Saya berharap sekaligus percaya PT PNM dapat berkontribusi banyak. Dengan pengalaman panjang sejak tahun 1999, PT PNM pasti sudah banyak makan asam garam bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat mengakses permodalan dan menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PNM atas kontribusinya membina UMKM selama ini, “ ucap Muhidin.
“Semoga, ke depan, pelaku UMKM Indonesia semakin kuat, maju, dan naik kelas menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang bermanfaat bagi perekonomian keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara, “ pungkasnya.(mch)