RADAR PALU – Salah satu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2028, Mita Meinansi, bukan sosok sembarangan. Bukan perempuan biasa. Mita Meinansi ternyata puteri dari tokoh pejuang kemerdekaan Kabupaten Buol, almarhum Amrid Butudoka.
Almarhum Amrid Butudoka tercatat dalam sejarah pemekaran dan sah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Buol pada tahun 1999, sudah berjuang bersama almarhum Ir. Abd Karim Mbouw, dkk, hingga menjadi Bupati Buol pertama, beserta tokoh lainnya berjuang memekarkan Kabupaten Buol lepas dari induknya Tolitoli.
"Almarhum Amrid Butudoka juga pendiri dan penyiar Radio Pemerintah Daerah (RPD) Buol Tolitoli tahun 1976, kemudian 1977, 1978, 1979, 1980 hingga beliau pindah di Kota Palu sebagai seorang ASN, " tutur seorang kerabat Mita Meinansi yang minta namanya tidak disebutkan Radar Palu, " Selasa (05/08/2025).
Selain itu, Mita Meinansi, cucu dari pahlawan kita Haji Yojo Daeng Pawindu. Ibunda Mita Ratnawati anak dari Zunar Daeng Pawindu, anak dari Haji Yoto Daeng Pawindu.
"Jadi, Mita Meinansi secara history cukup kapabel, punya darah turunan dari sang ayah yang penyiar radio, dan pejuang, " tambahnya.
Seperti diketahui tujuh komisioner KPID Sulteng periode 2025-2028 yang dilantik Gubernur Sulteng H. Anwar Hafid, Senin (04/08/2025) adalah Rachmat Caisaria, Sepriyanus Tolule, Muhammad Ramadhan Tahir, A Kaimuddin, Muhammad Faras Muhadzbib Lembah, Yeldi S Adel, dan Mita Meinansi.
Pada kesempatan itu, sebagai komisioner satu-satunya perempuan, Mita menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keterwakilan isu perempuan dan anak dalam dunia penyiaran lokal, baik di televisi maupun radio.
“Program keterwakilan perempuan akan menjadi prioritas saya. Kami ingin menciptakan siaran yang sehat, berkualitas, dan edukatif—khususnya yang berpihak pada perempuan dan anak,” ujar Mita, yang didaulat menjadi Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran.
Mita sendiri bukan sosok baru di dunia jurnalistik dan penyiaran. Ia memulai karier sejak tahun 2000, dan telah malang melintang di berbagai media harian maupun stasiun televisi swasta nasional.
Ia juga pernah menjadi saksi langsung peristiwa konflik kemanusiaan di Poso pada 2006, pengalaman yang memperkuat kepekaannya terhadap pentingnya narasi keberagaman dan keadilan dalam ruang publik, termasuk dalam konten siaran.
“Siaran bukan sekadar hiburan, tapi cerminan nilai-nilai yang kita bangun sebagai masyarakat. Saya ingin memastikan perempuan dan anak tidak hanya jadi objek, tapi juga subjek yang dilindungi dan dihormati dalam setiap tayangan,” tegasnya.
Selain itu, Mita menekankan pentingnya peran KPID dalam mendukung program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya “Sembilan Berani” yang diusung Gubernur Anwar Hafid. Ia menyoroti dua program yang selaras dengan tugas KPID, yakni Berani Cerdas dan Berani Sehat.
“Kami akan membantu menyosialisasikan dua program ini melalui lembaga penyiaran lokal agar menjangkau masyarakat secara luas,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam sambutannya berharap KPID mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan penyiaran yang sehat, adil, dan edukatif sebagai penunjang pembangunan.
Senada dengan itu, Komisioner KPI Pusat Hasrul Hasan yang turut hadir dalam pelantikan, mengingatkan bahwa tugas KPID bukan sekadar mengawasi, tetapi juga membina lembaga penyiaran agar dapat menampilkan konten yang menghidupkan nilai-nilai lokal dan memperkuat karakter masyarakat.
Pelantikan ketujuh komisioner ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi KPID Sulteng dalam membentuk ekosistem penyiaran yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan publik, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.(cr1)