RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menghadapi tantangan dalam penyerapan anggaran tahun 2025. Hingga akhir Mei, realisasi keuangan baru mencapai 20,46 persen. Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, dalam Pra-Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD, Rabu (4/6/2025).
Dalam rapat yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Reny mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja oleh seluruh OPD. Ia menyatakan bahwa laporan keuangan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah amanah dan tanggung jawab publik. Semua OPD harus bergerak cepat,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Abdul Raaf Malik, dari total anggaran Rp5,24 triliun, realisasi keuangan baru mencapai Rp1,07 triliun atau 20,46 persen. Angka ini masih jauh dari target triwulan II sebesar 27 persen.
Rinciannya:
Belanja operasi: Rp762,9 miliar (19,28%)
Belanja modal: Rp80,8 miliar (17,39%)
Belanja transfer: Rp229,4 miliar (27,9%)
Belanja bantuan sosial dan BTT: belum terealisasi
Reny Lamadjido menyoroti lemahnya integrasi pelaporan dan menegaskan agar proses input ke sistem e-MEP dan e-Katalog segera dilakukan tanpa menunggu koordinasi tambahan.
“Kalau ditunda-tunda, masyarakat yang dirugikan. Kita harus tanggap dan serius menuntaskan belanja pembangunan,” tegasnya.
Pra-Rapim ini menjadi bagian penting dari persiapan Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Hadir pula Plt. Kepala BPKAD, Rudy Dewanto, serta para kepala perangkat daerah dan tim teknis.
Langkah ini diharapkan memperkuat disiplin pengelolaan anggaran agar pembangunan berjalan tepat waktu dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Sulteng.***
Editor : Muhammad Awaludin