RADAR PALU - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mengungkap strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu langkah utama yang ditempuh ialah memperkuat digitalisasi pemerintahan guna meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan publik, hingga pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Strategi tersebut dipaparkan Hadianto saat menerima kunjungan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat koordinasi di Kota Palu. Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian dari komitmen Pemkot Palu dalam menindaklanjuti berbagai arahan KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Salah satu inovasi yang kini diterapkan ialah sistem E-Office. Melalui platform tersebut, kinerja setiap ASN dapat dipantau secara digital berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan pakta integritas yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Palu Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Pembunuhan Sadis di Duyu
"Sampai dengan saat ini, kami terus berupaya untuk bisa menjalankan arahan dari KPK yang telah disampaikan untuk ditunaikan. Kami telah meluncurkan E-Office untuk Kota Palu" terang Hadianto di Auditorium Kantor Wali Kota, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, E-Office tidak hanya mempermudah pengukuran kinerja pegawai, tetapi juga mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan setiap Kamis. Dengan sistem tersebut, aktivitas ASN, termasuk pekerjaan lapangan, tetap terdokumentasi dan dapat dievaluasi secara terukur.
"Sistem ini diharapkan membuat kerja-kerja pegawai semakin efektif," ujarnya
Baca Juga: Ketua DPRD Palu: Pengadaan Mobil Dinas Harus Disesuaikan Kebutuhan dan Kondisi Keuangan Daerah
Selain penguatan birokrasi internal, Pemkot Palu juga mengembangkan digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi SanguPalu. Aplikasi yang diluncurkan sejak 2023 itu menjadi pusat berbagai layanan masyarakat, mulai dari pengaduan, informasi beasiswa, layanan kesehatan, hingga marketplace yang mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kami sudah launching sejak tahun 2023 dan terus di develop, jadi sangat memungkinkan untuk kebutuhan saat ini" cetusnya
Hadianto mengatakan aplikasi tersebut akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengembangannya juga mendapat dukungan pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Baca Juga: ODGJ Diamankan di DPRD Palu, Kini Jalani Penanganan di RS Madani
Tak hanya itu, digitalisasi juga diterapkan pada sektor perpajakan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Di hadapan tim KPK, Hadianto berharap rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga ruang untuk memperoleh masukan dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan di Kota Palu.
"Kami berharap tim KPK dapat terus membimbing dan memberikan masukan agar kerja-kerja pemerintah semakin baik," pungkasnya. ***
Editor : Annisa Tri Yusnida