RADAR PALU – Bantuan modal dinilai belum cukup untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkembang. Komisi B DPRD Kota Palu meminta Pemerintah Kota Palu memperkuat program pelatihan, pendampingan usaha, serta memperluas akses pasar agar pelaku UMKM mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, usai rapat kerja bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu di Ruang Komisi B DPRD Kota Palu, Selasa (21/7/2026).
Menurut Rusman, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Baca Juga: Tenaga Kerja IMIP Tembus 97 Ribu, Dorong Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal di Sulteng
Ia menilai anggaran pelatihan bagi pelaku UMKM masih terbatas, padahal peningkatan keterampilan menjadi kunci untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing.
"Komisi B melihat anggaran untuk pelatihan pelaku UMKM masih sangat minim. Padahal, pelatihan menjadi kebutuhan penting agar pelaku usaha bisa naik kelas dan memiliki daya saing," ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas pelaku usaha, Komisi B juga menyoroti pentingnya memperluas akses pemasaran bagi produk-produk UMKM. Menurut Rusman, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang, tetapi juga tersedianya pasar yang mampu menyerap hasil produksi secara berkelanjutan.
Baca Juga: Honda Bekali Pelajar Palu Cara Berkendara Aman Lewat Edukasi Safety Riding
"Kami ingin pelaku UMKM tidak hanya berproduksi ketika ada kegiatan atau event tertentu. Mereka harus memiliki pasar yang berkelanjutan sehingga usahanya bisa terus berkembang," katanya.
Dalam rapat tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) untuk memperkuat program pelatihan keterampilan bagi masyarakat pada tahun 2027.
Komisi B menyambut baik rencana tersebut dan berharap kolaborasi itu dapat melahirkan lebih banyak tenaga kerja terampil sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru di Kota Palu.
Rusman menegaskan, program pemberdayaan UMKM seharusnya tidak hanya berorientasi pada bantuan permodalan, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi pelaku usaha, penguatan jaringan pemasaran, serta pembangunan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
"Kalau pelaku UMKM memiliki keterampilan yang baik, produknya berkualitas, dan pasarnya tersedia, maka usaha mereka akan lebih mudah berkembang. Pada akhirnya, kondisi itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palu," tutupnya.***
Editor : Muhammad Awaludin