RADAR PALU – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palu dinilai masih menghadapi tingginya biaya produksi akibat harus memesan kemasan dari luar daerah. Kondisi itu mendorong Komisi B DPRD Kota Palu mengusulkan pembangunan rumah produksi agar biaya usaha dapat ditekan dan produk lokal semakin kompetitif.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, usai rapat kerja bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu di Ruang Komisi B DPRD Kota Palu, Selasa (21/7/2026).
Menurut Rusman, sebagian besar pelaku UMKM di Kota Palu masih bergantung pada jasa pembuatan kemasan dari Makassar maupun Surabaya. Akibatnya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dan berpengaruh terhadap harga jual produk.
Baca Juga: Sinergi TNI-Polri dan Warga Percepat Pembangunan MCK Masjid Quba di TMMD Ke-129 Kodim 1311 Morowali
"Komisi B mengusulkan kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja agar merencanakan pembangunan rumah produksi di Kota Palu. Selama ini banyak pelaku usaha masih memesan kemasan dari luar daerah, sehingga biaya produksinya cukup tinggi," ujarnya.
Ia menilai keberadaan rumah produksi akan menjadi solusi bagi pelaku UMKM karena dapat menyediakan fasilitas produksi dan pengemasan yang lebih mudah dijangkau dengan biaya yang lebih efisien.
"Kalau kemasannya saja sudah mahal, tentu harga jual produk juga ikut naik. Akibatnya pelaku usaha kita kesulitan bersaing, terutama dengan produk dari daerah yang sudah memiliki fasilitas produksi sendiri," katanya.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada Delapan Komoditas Pangan
Rusman menjelaskan, meski Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki rumah produksi, Kota Palu tetap membutuhkan fasilitas serupa agar pelayanan kepada pelaku UMKM lebih dekat dan mudah diakses.
Dorong SDM dan Perluasan Pasar
Selain pembangunan rumah produksi, Komisi B juga meminta Pemerintah Kota Palu memperkuat program peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
Menurut Rusman, pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan bantuan modal, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing.
"Kami melihat anggaran untuk pelatihan UMKM masih perlu diperkuat. Pelaku usaha harus terus didampingi agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen usaha, dan bisa naik kelas," tuturnya.
Tak hanya itu, Komisi B juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pasar bagi produk UMKM melalui pameran, kemitraan dengan sektor swasta, hingga pemanfaatan platform digital.
Baca Juga: Jembatan III Palu Akan Diperkuat, Komisi C Pastikan Anggarannya Masuk APBD Perubahan 2026
Menurut Rusman, keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang, tetapi juga tersedianya pasar yang mampu menyerap produk secara berkelanjutan.
"Kami ingin pelaku UMKM di Kota Palu tidak hanya berproduksi ketika ada kegiatan atau event tertentu. Mereka harus memiliki pasar yang berkelanjutan sehingga usahanya bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Ia menegaskan Komisi B DPRD Kota Palu akan terus mengawal program pemberdayaan UMKM agar pelaku usaha lokal memperoleh dukungan yang memadai, mulai dari penyediaan fasilitas produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perluasan akses pemasaran.
Menurutnya, jika rumah produksi dapat direalisasikan, biaya operasional UMKM akan lebih efisien, kualitas produk meningkat, dan produk lokal Kota Palu memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar regional maupun nasional.***
Editor : Muhammad Awaludin