RADAR PALU – Upaya mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang inklusif bagi penyandang disabilitas kini difokuskan pada satu pekerjaan mendasar, yakni penyediaan data yang akurat dan terintegrasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pemerintah Kota Palu bersama Sasakawa Peace Foundation dan Yayasan Sikola Mombine mulai memperkuat sistem pendataan penyandang disabilitas agar kebijakan dan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Langkah tersebut mengemuka dalam workshop penguatan perspektif inklusif disabilitas yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Kamis (25/6/2026).
Baca Juga: Jaga Harga Pangan, Pemkot Bangun Kemitraan dengan Distributor
Program Officer Sasakawa Peace Foundation, Dissa Syakina Ahdanisa, mengungkapkan bahwa Kota Palu sebenarnya telah memiliki fondasi kebijakan yang cukup kuat dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Selain memiliki regulasi daerah, pemerintah juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program inklusif.
Namun demikian, menurut Dissa, tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum terintegrasinya data penyandang disabilitas antarinstansi dan lembaga.
"Kami melihat kalau tidak ada data yang cukup, akan sulit membuat program-program yang tepat guna dan berkelanjutan. Selama ini data penyandang disabilitas sering berbeda-beda. Tiap dinas memiliki data masing-masing, organisasi juga punya data sendiri sehingga belum terkonsolidasi," ujarnya.
Baca Juga: Jasa Raharja dan BNN DKI Jakarta Perkuat Komitmen Ciptakan Lingkungan Kerja Bebas Narkoba
Perbedaan data tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan. Pemerintah berpotensi mengalami kesulitan dalam memetakan kebutuhan riil penyandang disabilitas sehingga program yang dijalankan berisiko tidak tepat sasaran.
Karena itu, Sasakawa Peace Foundation bersama Yayasan Sikola Mombine dan Pemerintah Kota Palu mendorong pelaksanaan pendataan secara kolaboratif dengan melibatkan Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kelurahan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih representatif karena langsung menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.
"Karena itu kami ingin pendataan dilakukan bersama-sama dengan dinas sosial, lurah dan camat. Jadi benar-benar sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga data yang didapat bisa lebih representatif," terangnya.
Menurut Dissa, pembangunan yang inklusif tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi. Ketersediaan data yang valid menjadi instrumen penting untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga berbagai program pemberdayaan.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Palu yang dinilai konsisten memperhatikan isu disabilitas. Sejak tahun 2023, kerja sama yang dibangun bersama berbagai pihak telah melahirkan sejumlah inisiatif strategis, mulai dari penyusunan regulasi hingga penyusunan rencana aksi daerah.
Baca Juga: Program Palu Mapan Masuk Tahap Tanam, Bibit Cabai dan Tomat Sudah Disebar
Dissa berharap komitmen tersebut terus diperkuat melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga bagian dari proses pembangunan daerah.
"Pemerintah harus hadir untuk teman-teman disabilitas. Pemerintah juga harus terlibat. Palu adalah rumah untuk kita semua," tegasnya.
Melalui integrasi data yang lebih baik, Kota Palu diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang semakin inklusif, memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk penyandang disabilitas.***
Editor : Muhammad Awaludin