RADAR PALU - BPJS Kesehatan Cabang Palu bersama Pemerintah Kota Palu memperkuat sinergi untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi untuk Universal Health Coverage tingkat Kota Palu.
Musrianto Tamrin, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Palu menjelaskan forum tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit.
"Tujuannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi agar masyarakat Kota Palu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan maksimal," ujar Musrianto saat ditemui di ruang rapat bappeda, Selasa (23/6/2026).
Ia mengungkapkan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Palu saat ini telah mencapai sekitar 88 persen. Angka tersebut menunjukkan mayoritas warga telah memiliki akses aktif terhadap layanan kesehatan.
Meski demikian, warga yang status kepesertaannya tidak aktif tetap mendapatkan perlindungan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang disandang Kota Palu. Dengan status tersebut, penduduk Kota Palu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung difasilitasi pemerintah daerah sebagai peserta kelas III.
"Karena Kota Palu berstatus UHC Prioritas dengan tingkat keaktifan peserta di atas 85 persen, maka penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa langsung dilayani dan dibiayai oleh pemerintah kota," terangnya
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Berbalik Naik, Pasar Masih Cemas Situasi Selat Hormuz
Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota Palu akan kembali melakukan pemadanan data kepesertaan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
"Setelah ini kami akan laksanakan lagi proses pemadanan data. Artinya, dari masyarakat yang didaftarkan atau yang belum terdaftar itu akan didata lagi" jelasnya
Peserta yang dinilai layak menerima bantuan akan tetap ditanggung pemerintah, sementara data peserta yang telah meninggal dunia atau tidak lagi berdomisili di Kota Palu akan disesuaikan.
Musrianto pun menyebut Wakil Wali Kota Palu akan memimpin rapat koordinasi lanjutan bersama seluruh instansi terkait guna memastikan status UHC Prioritas tetap terjaga.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan seluruh masyarakat Kota Palu dapat terus memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan maksimal.
"Harapannya sinergi yang terjaga selama ini bisa lebih baik lagi dipertahankan" tutupnya.***
Editor : Muhammad Awaludin