RADAR PALU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah mendorong Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan akses pembiayaan serta integrasi data yang lebih efektif.
Agus Yulianto, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng menilai, berbagai program pengembangan UMKM yang dijalankan Pemerintah Kota Palu sejauh ini sudah berjalan baik. Namun, diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi data agar pembinaan terhadap pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
"Program-program di kota sebenarnya sudah bagus. Mungkin yang perlu diperkuat adalah integrasi data sehingga pembinaan bisa lebih efektif dan UMKM dapat berkembang lebih baik," terang Agus saat ditemui di Kantor Wali Kota, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Pemkab Sigi Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Transparan
Menurutnya, salah satu kebutuhan utama yang harus menjadi perhatian adalah kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan, hingga dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Setelah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai kebutuhan usaha.
"Setelahnya baru pembinaan operasional. Bagaimana yang sudah dapat bantuan nanti dipantau untuk tahu apakah penggunaannya tepat atau tidak? Usaha naik atau tidak? Atau tambahan keahlian seperti apa yang perlu disiapkan pemda untuk pelatihannya" jelas Agus
Baca Juga: Pemkab Parimo Gandeng BPKP, Perkuat Pengawalan Keuangan dan Cegah Penyimpangan
Ia juga menilai berbagai target pengembangan UMKM sebenarnya telah disiapkan. Namun, pelaksanaannya perlu dipercepat melalui koordinasi yang lebih baik antar organisasi perangkat daerah (OPD).
"Target-targetnya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya lebih diefektifkan dan koordinasi antar-OPD bisa berjalan lebih baik," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ssjatinya UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah karena langsung menyentuh kehidupan masyarakat dalam jumlah besar.
Apabila sektor UMKM berkembang dengan baik, dampaknya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
"UMKM bisa menjadi salah satu penopang ekonomi utama. Jika berkembang, tentu akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menekan pengangguran," pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin