RADAR PALU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu yang baru dilantik, Ahmad Rijal Arma, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Palu, terutama 88 program prioritas yang telah menjadi janji kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Rijal usai dilantik sebagai Kepala Bappeda Kota Palu dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang digelar di Gedung Kesenian Kota Palu, Senin (15/6/2026).
Menurut Rijal, jabatan yang dipercayakan kepadanya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
Baca Juga: Dua Helikopter Bertabrakan di Rio de Janeiro, 6 Tewas, Nama Oliver Tree Masuk Daftar Korban
"Kesan pertama tentu kita bersyukur karena ini nikmat yang diberikan. Tapi di balik rasa syukur itu, cara mensyukurinya adalah melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Rijal menjelaskan, salah satu fokus utama yang akan dijalankan Bappeda adalah memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai arah kebijakan Pemerintah Kota Palu dan sejalan dengan visi misi kepala daerah.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun arah pembangunan, Bappeda memiliki peran penting dalam memastikan program-program prioritas tidak berhenti pada dokumen perencanaan semata, tetapi benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Hingga Juni 2026, PAD Kota Palu Tembus Rp141 Miliar
"Bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah dengan baik, memastikan pembangunan berjalan sesuai visi misi Pemerintah Kota Palu dan 88 program prioritas yang sudah ditetapkan," katanya.
Ia menuturkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan dan evaluasi program secara berkala.
Karena itu, Bappeda akan memperkuat pengawasan terhadap setiap tahapan pembangunan melalui siklus yang terukur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga perbaikan berkelanjutan.
"Setelah direncanakan, harus dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Hal-hal yang kurang baik harus diperbaiki kembali agar program berjalan maksimal," jelasnya.
Rijal menilai seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab atas kepercayaan masyarakat yang telah diberikan melalui proses demokrasi.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan warga, termasuk dalam pemanfaatan anggaran yang bersumber dari pajak dan retribusi masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.
"Masyarakat yang membayar pajak dan retribusi. Karena itu harus kita optimalkan untuk kepentingan masyarakat. Kata kuncinya adalah kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Rijal menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar berbagai program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, hubungan pemerintah dan masyarakat harus berjalan seiring sebagai mitra dalam membangun Kota Palu yang lebih maju dan sejahtera.
"Seluruhnya harus bekerja sama secara kolaboratif. Pemerintah Kota Palu hadir untuk masyarakat dan masyarakat ikut bersama pemerintah membangun Kota Palu," pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin