RADAR PALU – Pemerintah Kota Palu resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II.B) di lingkungan Pemkot Palu. Pelantikan berlangsung di Gedung Kesenian Kota Palu, Senin (15/6/2026).
Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/1455/BKPSDMD/2026. Tujuh pejabat yang dilantik akan mengisi sejumlah posisi strategis untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palu.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Moh. Fahri sebagai Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Rahmad Mustafa sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Ismayadin DJ Parigade sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Irvan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bachtiar sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ahmad Rijal Arma sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Muhlis sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Baca Juga: Hingga Juni 2026, PAD Kota Palu Tembus Rp141 Miliar
Dalam sambutannya, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menegaskan bahwa seluruh proses seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Menurut Hadianto, para pejabat yang dilantik merupakan bagian penting dari tim pemerintah daerah yang akan mengawal berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
"Program-program yang menjadi komitmen pemerintah harus dikawal bersama karena itu merupakan bentuk perjanjian kami dengan masyarakat," ujar Hadianto.
Baca Juga: Dua Helikopter Bertabrakan di Rio de Janeiro, 6 Tewas, Nama Oliver Tree Masuk Daftar Korban
Ia menjelaskan, sejak proses seleksi hingga penetapan tiga besar calon pejabat, seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan tim penilai yang independen.
Karena itu, Hadianto meminta pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja dan menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Tak hanya itu, para pejabat juga diingatkan agar menjadikan pakta integritas yang telah ditandatangani sebagai pedoman utama dalam menjalankan amanah jabatan.
Menurutnya, pakta integritas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Pastikan pakta integritas yang telah ditandatangani benar-benar menjadi pedoman kerja untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Hadianto juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah bentuk penghargaan semata. Sebaliknya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah, mempercepat realisasi program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Palu.
"Jadikan jabatan ini sebagai kesempatan untuk memberikan kerja dan pengabdian terbaik bagi Kota Palu," pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin