Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi energi nasional yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Kondisi itu berdampak pada distribusi energi, termasuk LPG subsidi.
“Kelangkaan gas elpiji ini tidak lepas dari situasi energi nasional yang sedang mengalami tekanan, baik dari faktor kebijakan dalam negeri maupun dinamika global,” ujar Rusman saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Harga Gas Non-Subsidi Meroket, Pemkot Perketat Pengawasan Gas Subsidi
Rusman menjelaskan kuota LPG 3 kg yang dialokasikan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil pengguna di lapangan. Kondisi tersebut dirasakan terutama oleh rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada LPG untuk aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penentuan kuota agar distribusi LPG subsidi lebih tepat dan merata.
Ia juga menyoroti perbedaan harga yang cukup besar antara LPG subsidi dan nonsubsidi. Selisih harga tersebut dinilai mendorong sebagian masyarakat yang mampu tetap menggunakan LPG 3 kg.
Baca Juga: Satgas LPG Palu Pantau Kenaikan Harga Gas Non Subsidi, Akui Dampak Konflik Timur Tengah
“Selisih harga antara LPG subsidi dan nonsubsidi membuat konsumen mampu ikut menggunakan gas 3 kilogram, sehingga permintaan semakin tinggi dan distribusi subsidi tidak tepat sasaran,” katanya.
Untuk mengawasi distribusi LPG subsidi, Pemerintah Kota Palu telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Elpiji Kota Palu. Tim tersebut dipimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palu bersama Pertamina Patra Niaga.
Satgas secara rutin melakukan inspeksi mendadak, razia, serta pemantauan distribusi LPG 3 kg di berbagai wilayah guna memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Langkah pengawasan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan distribusi dan memastikan LPG subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Komisi B DPRD Kota Palu melalui rapat bersama mitra kerja Disperindag Kota Palu mendorong pemerintah daerah agar Program Pasar Murah dan Gade Nolumako dilaksanakan secara merata di delapan kecamatan.
Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung daya beli masyarakat.
Rusman menilai upaya tersebut penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pemerataan program di seluruh kecamatan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait saat ini terus melakukan pengawasan distribusi LPG subsidi dan pelaksanaan program stabilisasi harga guna menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat.***
Editor : Muhammad Awaludin