RADAR PALU – Pemerintah Kota Palu memperketat pengawasan program percepatan penurunan stunting menyusul masih tingginya disparitas kasus antarwilayah. Evaluasi terbaru menunjukkan sejumlah kecamatan berhasil menekan angka stunting, sementara wilayah lain masih menghadapi tantangan serius.
Dalam rapat kerja percepatan penurunan stunting yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Selasa (9/6/2026), Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan laporan administrasi. Menurutnya, seluruh pihak terkait harus aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil anak-anak yang menjadi sasaran program.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, Kecamatan Mantikulore tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus stunting pada kelompok bawah dua tahun (baduta) tertinggi di Kota Palu, yakni mencapai 132 kasus.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Sulteng Gelar FGD Analisis Hukum, Sinergikan Hukum Adat dan KUHP Nasional
Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Tatanga dengan 85 kasus. Sementara itu, Kecamatan Palu Utara dan Palu Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus terendah, masing-masing sebanyak 24 dan 27 kasus.
Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan capaian penanganan stunting antarwilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Melihat masih tingginya kasus di sejumlah kecamatan, Imelda meminta camat, perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga kader di tingkat kelurahan untuk lebih aktif melakukan pendampingan dan pemantauan langsung.
Baca Juga: DPR Setujui UU Polri, Penataan Batas Usia Pensiun Jadi Bagian Reformasi
Menurutnya, kunjungan lapangan menjadi langkah penting untuk mengetahui akar persoalan yang dihadapi setiap keluarga sehingga intervensi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.
"Kita perlu melihat langsung kondisi anak-anak yang menjadi perhatian kita. Dengan turun ke lapangan, kita bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya dan menentukan langkah penanganan yang tepat," ujar Imelda.
Selain intervensi gizi, ia juga menekankan pentingnya edukasi pola asuh kepada orang tua. Menurutnya, pemberian makanan tambahan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diiringi dengan kebiasaan konsumsi makanan bergizi di lingkungan keluarga.
Untuk memastikan perkembangan program dapat dipantau secara akurat, Imelda meminta seluruh pihak terkait menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap pekan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kota Palu, Diah Puspita, menyoroti pentingnya validitas data dalam program percepatan penurunan stunting.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan berpotensi menyebabkan bantuan maupun intervensi gizi tidak tepat sasaran.
Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dr. Rochmat Jasin, bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kota Palu menargetkan percepatan penurunan angka stunting agar seluruh anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal.***
Editor : Muhammad Awaludin