RADAR PALU - Data ganda balita di Palu menjadi sorotan pemerintah daerah karena dinilai mengganggu akurasi penanganan stunting. Pemerintah Kota Palu kini memperkuat sistem validasi data kesehatan balita untuk mencegah duplikasi pencatatan di posyandu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Ahmad Rijal Arma mengatakan data ganda masih ditemukan akibat pencatatan manual di sejumlah posyandu.
“Kenapa terjadi data ganda? Misal bawa anak ke posyandu A dan dicatat secara manual. Minggu depannya pindah lagi ke posyandu berbeda, karena belum ada data di posyandu itu jadi dicatatlah lagi,” jelas Rijal saat ditemui di kantornya, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: Pemerintah Kota Palu Perkuat 861 Tim Pendamping Keluarga Cegah Stunting
Menurutnya, perpindahan pemeriksaan balita tanpa pelaporan menyebabkan anak kembali tercatat sebagai data baru dengan nama atau identitas berbeda. Kondisi itu membuat data kesehatan balita tidak sinkron.
Rijal menjelaskan, data yang tidak akurat dapat memengaruhi pengambilan kebijakan dalam program penanganan stunting. Pemerintah daerah menilai validitas data menjadi bagian penting dalam menentukan langkah intervensi kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan menerapkan verifikasi dan validasi data secara berlapis. Pemeriksaan dilakukan mulai dari tingkat posyandu, puskesmas, hingga Dinas Kesehatan Kota Palu.
Baca Juga: Awali dari Data, Pemkot Palu Tata Ulang Strategi Penanganan Stunting
“Jadi inisiatifnya, kami minta namanya verifikasi atau validasi berlapis untuk memastikan tidak ada data double atau keliru,” tegasnya.
Setiap data balita yang masuk nantinya akan diperiksa kembali untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun duplikasi identitas.
Validasi Data Diperketat untuk Program Stunting
Selain data ganda, pemerintah juga akan memeriksa data pertumbuhan balita yang dinilai tidak wajar. Langkah tersebut dilakukan agar data kesehatan yang digunakan tetap akurat.
Rijal menegaskan, kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap efektivitas program penanganan stunting di daerah.
“Kalau datanya keliru, maka pengambilan keputusan juga akan keliru,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palu berharap validasi berlapis dapat meningkatkan kualitas data kesehatan balita sekaligus mendukung percepatan penanganan stunting secara tepat sasaran.***
Editor : Muhammad Awaludin