RADAR PALU – Pelayanan inklusif di Kota Palu diperkuat melalui orientasi budaya tuli yang diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (20/5/2026). Wali Kota Palu Hadianto Rasyid meminta seluruh OPD meningkatkan pemahaman terhadap penyandang tuli dan bahasa isyarat dalam pelayanan publik.
Kegiatan orientasi etika berinteraksi dan pengenalan budaya tuli itu berlangsung di ruang rapat Bantaya sebagai bagian dari penguatan layanan bagi penyandang disabilitas.
Hadianto mengatakan Pemerintah Kota Palu sebelumnya telah menyusun Rencana Aksi Disabilitas (RAD) daerah untuk mendukung pelayanan publik yang inklusif.
Baca Juga: Pemkot Palu Dorong Pedagang Pasar Beralih ke Transaksi Non-Tunai
“Pemerintah telah memiliki RAD yang salah satunya tentang bagaimana membangun komunikasi dua arah khususnya dengan keluarga disabilitas,” ujar Hadianto.
Menurut Hadianto, pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Meski pendekatan pelayanan berbeda, manfaat yang diterima masyarakat harus tetap sama.
“Pemerintah adalah pelayan masyarakat, maka kita juga harus mampu memasuki semua ruang, termasuk ruang keluarga disabilitas,” katanya.
Baca Juga: Harga Cabai Tembus Rp50 Ribu, Pemkot Palu Siapkan Pasar Murah
Ia menilai komunikasi menjadi tantangan utama dalam pelayanan kepada penyandang tuli karena menggunakan pendekatan berbeda dibanding komunikasi verbal pada umumnya.
Karena itu, Hadianto berharap setiap OPD di Kota Palu memiliki sumber daya yang memahami budaya tuli maupun bahasa isyarat.
“Kalau semua dinas memiliki ahli bahasa tuli, tentunya akan sangat membantu pemahaman kita,” ujarnya.
Pemkot Palu Minta Program Inklusif Berjalan Nyata
Selain OPD, Hadianto meminta pemerintah kelurahan ikut terlibat dalam pelayanan inklusif. Menurutnya, pelayanan dasar masyarakat berada di tingkat kelurahan sehingga perhatian terhadap penyandang disabilitas perlu diperkuat.
“Karena pelayanan grassroot itu berada di tingkat kelurahan, jadi atensi kelurahan harus terbangun dengan baik,” katanya.
Hadianto juga menegaskan orientasi budaya tuli tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Ia meminta seluruh OPD menindaklanjuti kegiatan tersebut dalam pelayanan publik sehari-hari.
Pemkot Palu turut meminta komunitas disabilitas aktif memberikan masukan terkait perkembangan maupun hambatan pelaksanaan program di lapangan.
“Teman-teman disabilitas saya minta apa yang saya sampaikan hari ini dipastikan berjalan baik, dan jangan ragu sampaikan ke saya setiap progres dan hambatannya,” ujar Hadianto.
Penguatan pelayanan inklusif di Kota Palu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses layanan publik bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan penyandang tuli.***
Editor : Muhammad Awaludin