RADAR PALU - Harga gas LPG non-subsidi di sejumlah daerah mengalami kenaikan menyusul penyesuaian harga dari pihak Pertamina. Kenaikan tersebut disebut dipengaruhi situasi geopolitik dan konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada impor LPG Indonesia.
Muhammad Fauzi, Penanggung Jawab Tim Satuan Tugas (Satgas) LPG Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagind) Kota Palu mengatakan kenaikan tersebut terjadi secara merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Palu.
“Kalau barang non-subsidi memang ada kenaikan dari Pertamina pusat. Untuk wilayah Sulawesi dan Jawa semua naik,” ujar Fauzi, Senin (11/5/2026).
Baca Juga: Mentan Amran Sulaiman Salurkan Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Banjir Bone
Saat ini harga LPG non-subsidi ukuran 5 kilogram di tingkat agen disebut berada di kisaran Rp120 ribuan dan bisa mencapai Rp125 ribu hingga Rp130 ribu di tingkat eceran. Sebelumnya harga tabung tersebut berkisar Rp100 ribu hingga Rp110 ribu.
"Kalau kemarin ya di kisaran Rp110ribu paling mahal, sekarang menyesuaikan harga apalagi ini non subsidi," cetusnya.
Fauzi menjelaskan pengawasan LPG yang dilakukan pihaknya difokuskan pada LPG bersubsidi. Namun, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pertamina dan melakukan pengecekan ke sejumlah agen usai pengumuman kenaikan harga LPG non-subsidi.
"Kalau satgas kita khusus pengawasan yang subsidi sejujurnya, tapi kami tetap koordinasi dengan pertamina dan mengecek ke agen. Memang faktor utama karena kondisi geopolitik yang tidak bisa kita elak," jelas Fauzi.
Ia menilai masyarakat telah memahami kondisi kenaikan harga yang cukup signifikan meski berdampak pada bertambahnya beban ekonomi warga.
"Dari masyarakat pun pasti sudah tahu, meski memang secara finansial juga semakin bertambah beban ekonomi ini," tandas Fauzi.
Baca Juga: Ketua DPRD Palu Soroti Denda Kebersihan Rp2 Juta dan Bedakan dengan Kasus Tambang
Di tengah kenaikan harga LPG non-subsidi tersebut, Satuan Tugas pengawasan LPG bersubsidi di Kota Palu juga mulai memperketat pengawasan terhadap pangkalan yang menjual gas melon 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET).
Muhammad Fauzi mengatakan pemerintah telah menutup sementara sejumlah pangkalan setelah ditemukan menjual LPG subsidi melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami dapatkan SK Gubernur tahun 2025, HET LPG 3 kilogram naik dari Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu. Kalau ada yang menjual Rp25 ribu, kami tutup sementara satu bulan,” ujar Fauzi.
Jika pelanggaran kembali terjadi setelah diberikan sanksi, pangkalan terancam dikenai pemutusan hubungan usaha (PHU) dan tidak lagi diperbolehkan menjual LPG subsidi.
Salah satu pangkalan yang sempat viral di media sosial karena menjual LPG di atas HET disebut sudah ditutup sementara. Pemerintah juga telah mengeluarkan surat teguran tertulis kepada pengelola pangkalan tersebut.
“Kalau melanggar lagi, terpaksa PHU. Tapi kami juga tetap mempertimbangkan, karena kalau langsung ditutup permanen warga nanti kesulitan mencari gas,” katanya.
Pemerintah meminta masyarakat aktif melapor apabila menemukan pangkalan menjual LPG subsidi melebihi HET atau melakukan praktik penjualan yang merugikan warga. Pengawasan lapangan akan terus diperketat agar distribusi LPG subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. (*)
Editor : Agung Sumandjaya