RADAR PALU - Gelombang penolakan terhadap pembangunan zona merah Talise mencuat setelah lembaga adat menyuarakan keberatan atas rencana pembangunan di kawasan yang dinilai rawan bencana tersebut.
Aksi protes terkait pembangunan zona merah Talise ditunjukkan melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik, termasuk di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu sebagai bentuk penolakan terbuka dari masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah dialog dengan masyarakat dan lembaga adat untuk meredam polemik.
Baca Juga: Layanan Puskesmas Talise di Jalan Yos Sudarso Talise Berhenti Per 2 Mei 2026
“Kita sudah pertemuan dengan masyarakat, dan mereka juga telah menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, dalam setiap kebijakan, pemerintah tetap mengedepankan kepentingan pelayanan publik agar tidak terganggu, termasuk fasilitas kesehatan yang ada di lokasi tersebut.
“Puskesmas akan tetap di situ. Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang, sekaligus berupaya mengakomodasi harapan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Talise Kotor dan Drainase Tersumbat, Walikota Tegur Keras
Di sisi lain, isu pembangunan di kawasan rawan tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai penting adanya kejelasan regulasi serta transparansi informasi agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pemerintah Kota Palu pun memastikan akan terus membuka ruang komunikasi untuk menampung aspirasi warga.
“Kalau masih ada keberatan, tentu bisa dibicarakan bersama pemerintah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut,” pungkas Hadianto.***
Editor : Muhammad Awaludin