RADAR PALU - Anggota DPRD Kota Palu Komisi B, Nurholis Nur, menyoroti sejumlah persoalan perdagangan yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat kecil, mulai dari harga LPG 3 kilogram yang melambung, menjamurnya kios campuran di luar pasar, hingga dugaan ketimpangan distribusi barang kebutuhan pokok.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu, Nurholis menyampaikan bahwa harga LPG subsidi 3 kg di lapangan kerap melebihi harga eceran tertinggi (HET). Ia mengaku menerima laporan masyarakat terkait penjualan gas melon yang mencapai harga tinggi tanpa pengawasan yang jelas.
“Di lapangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang ditetapkan. Ini perlu ada pengawasan serius,” ujarnya.
Baca Juga: Komisi B DPRD Palu Dorong Roadmap dan Rumah Produksi untuk Perkuat UMKM
Selain itu, ia juga menyoroti fenomena menjamurnya kios-kios yang menjual berbagai kebutuhan layaknya pasar, sehingga berdampak pada menurunnya aktivitas di pasar tradisional yang telah dibangun dengan anggaran besar.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi merugikan pedagang pasar dan membuat keberadaan pasar menjadi tidak efektif. Ia meminta pemerintah daerah segera menyusun regulasi agar aktivitas perdagangan tetap tertata dan tidak mematikan pelaku usaha di dalam pasar.
Nurholis juga menyinggung keterbatasan akses layanan keuangan, seperti mesin ATM di sejumlah titik UMKM. Ia mencontohkan kawasan patung kuda yang memiliki puluhan pelaku UMKM namun belum didukung fasilitas perbankan memadai.
Baca Juga: Rapat Komisi B DPRD Palu Bahas UMKM hingga Tenaga Kerja, Ini Fokus Utamanya
Di sisi lain, ia mengungkapkan adanya dugaan ketimpangan distribusi barang tertentu seperti minyak goreng dan air mineral, yang menurutnya lebih mudah ditemukan di ritel modern dibandingkan pedagang kecil.
“Ini terkesan seperti ada monopoli. Barang tersedia di ritel besar, tapi pedagang kecil justru kesulitan mendapatkan stok,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindag Kota Palu, Irmawati Alkaf, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan, termasuk terhadap ritel modern seperti Alfamidi dan Indomaret.
Baca Juga: El Nino Mengintai, DPRD Palu Minta Langkah Cepat Lindungi Petani
Ia menegaskan bahwa setiap ritel modern diwajibkan memberdayakan tenaga kerja lokal serta melibatkan UMKM sekitar sebagai bagian dari persyaratan operasional.
“Kami juga akan menelusuri administrasi seperti NPWP gerai-gerai tersebut untuk memastikan kontribusinya ke daerah,” jelasnya.
Terkait LPG 3 kg, Irmawati menyebutkan bahwa pengawasan telah dilakukan melalui satuan tugas (satgas) gabungan yang melibatkan kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Namun, ia mengakui penindakan kerap terkendala minimnya bukti di lapangan.
Baca Juga: Upah Padat Karya Dipotong? DPRD Palu Minta Penjelasan
“Sering kali saat kami turun, pelaku sudah tidak beraktivitas. Karena itu, kami minta masyarakat turut membantu dengan bukti, misalnya rekaman saat transaksi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palu bersama DPRD diharapkan dapat merumuskan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, tertib, dan berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha kecil. (Cr4)
Editor : Rony Sandhi