RADAR PALU - Komisi B DPRD Kota Palu mendorong Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja untuk segera menyusun roadmap pengembangan UMKM jangka panjang serta menghadirkan rumah produksi untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Rabu, (29/4/2026).
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Muslimun, dalam rapat kerja bersama mitra dinas. Ia menilai, hingga saat ini arah pengembangan UMKM di Kota Palu belum terstruktur sehingga program yang berjalan terkesan berulang tanpa peningkatan signifikan.
“Perlu roadmap yang jelas, misalnya untuk 10 tahun ke depan, agar arah pengembangan UMKM terukur dan tidak bergantung pada pergantian pimpinan dinas,” ujar Muslimun.
Baca Juga: Rapat Komisi B DPRD Palu Bahas UMKM hingga Tenaga Kerja, Ini Fokus Utamanya
Selain itu, ia menyoroti belum adanya rumah produksi atau rumah kemasan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kualitas kemasan menjadi faktor utama agar produk lokal mampu bersaing dan masuk ke ritel modern.
“Kalau kemasan kita bagus, itu sudah memberi nilai tambah. Sekarang banyak UMKM kita belum bisa masuk pasar besar karena kemasannya belum memenuhi standar,” katanya.
Muslimun juga mendorong kolaborasi antara DPRD dan dinas terkait dalam merumuskan kebijakan, termasuk pendataan UMKM yang lebih akurat serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar dapat naik kelas.
Baca Juga: El Nino Mengintai, DPRD Palu Minta Langkah Cepat Lindungi Petani
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Zulkifli, menyatakan pihaknya sependapat dengan usulan penyusunan roadmap dan akan mengintegrasikannya dengan pendataan UMKM yang saat ini sedang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saat ini data UMKM sekitar 19 ribu, namun masih perlu validasi. Kami akan kembangkan sistem berbasis IT agar data lebih akurat dan bisa terintegrasi dalam dashboard Kota Palu,” jelas Zulkifli.
Terkait rumah produksi, ia mengakui hal tersebut menjadi salah satu kelemahan utama UMKM di Kota Palu. Selama ini, pelaku usaha masih bergantung pada jasa kemasan dari luar daerah seperti Makassar dan Pulau Jawa, yang berdampak pada tingginya biaya produksi.
Baca Juga: Komisi B DPRD Palu dan Dinas Pertanian Duduk Bersama, Ini Agendanya
“Ini yang membuat produk kita kurang kompetitif. Kami sudah mengusulkan pembangunan rumah produksi ke Kementerian UMKM dan saat ini masih menunggu realisasi,” katanya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penguatan sektor UMKM di Kota Palu, yang diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. (Cr4)
Editor : Rony Sandhi