RADAR PALU — Ketidaksesuaian data pelanggan listrik dengan identitas warga menjadi sorotan dalam pertemuan antara Hadianto Rasyid dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Senin (27/4/2026). Temuan ini dinilai berpotensi mengganggu akurasi program subsidi listrik jika tidak segera dibenahi.
Dalam pertemuan tersebut, dua agenda strategis dibahas, yakni persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta kegiatan ground check (GC) data pelanggan listrik yang saat ini sedang berjalan.
Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, menjelaskan bahwa sensus ekonomi akan dimulai pada pertengahan Mei hingga Agustus 2026. Sebelum itu, akan digelar apel siaga sebagai tanda dimulainya tahapan lapangan.
Baca Juga: Terkendala OSS, Pemkot Palu Siapkan Langkah Cepat Percepat Perizinan Usaha
“Apel siaga ini rencananya dipimpin langsung oleh Wali Kota Palu sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi,” ujar Agus Santoso.
Di sisi lain, BPS bersama PLN tengah melakukan ground check untuk mencocokkan data pelanggan listrik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses ini penting untuk memastikan keakuratan data penerima layanan dan subsidi.
Menurut Agus Santoso, selama ini masih banyak ditemukan data yang tidak sinkron. Kondisi tersebut terjadi karena berbagai faktor, mulai dari perubahan kepemilikan rumah, pemilik lama yang sudah pindah, hingga yang telah meninggal dunia.
“Sering kali data pelanggan listrik tidak sesuai dengan identitas pemilik rumah saat ini. Itu yang sedang kita benahi melalui ground check,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Patuh Kebersihan, Pemkot Palu Segel Sementara ChickenBim
Kegiatan ini telah berlangsung sejak April 2026 dan akan terus berjalan hingga Agustus 2026. Pelaksanaannya melibatkan petugas pencatat meter dari PLN, sementara BPS berperan sebagai pengawas untuk memastikan validitas data.
Program ground check ini juga merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memperbarui basis data pelanggan listrik agar lebih akurat dan terintegrasi dengan data kependudukan.
BPS Kota Palu pun meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Palu agar proses ini berjalan lancar dan tepat waktu.
“Harapannya, data pelanggan listrik bisa benar-benar akurat sehingga program subsidi ke depan bisa tepat sasaran,” tutup Agus Santoso.***
Editor : Muhammad Awaludin