RADAR PALU – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Mohamad Arif, S.STP., M.Si., angkat bicara terkait sorotan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, mengenai layanan persampahan.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di ruang rapat DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Yamin, Rabu (22/4/2026).
Arif mengakui, salah satu kendala utama dalam pelayanan di lapangan adalah kondisi armada operasional yang sudah berusia tua. Bahkan, sebagian kendaraan pengangkut sampah disebut telah digunakan sejak 2011.
Baca Juga: Jasa Raharja Sulteng Proaktif Verifikasi Ahli Waris Korban Laka di Lambara
“Untuk operasional kita, baik R4 maupun R6, sebagian besar usianya sudah cukup lama, sekitar 15 tahun. Ini tentu berpengaruh terhadap kinerja layanan di lapangan,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya terus berupaya menjaga performa armada yang ada melalui perawatan dan perbaikan rutin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Menanggapi kritik terkait pengangkutan sampah yang dinilai belum maksimal dan kerap tidak tepat waktu, Arif menegaskan bahwa DLH telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas di lapangan.
Baca Juga: Puluhan Siswa SD Keracunan MBG, Diduga Ikan Busuk
“Dari 139 personel, sekitar 60 sudah kami berikan surat peringatan keras, bahkan ada yang diberhentikan. Ini bentuk keseriusan kami dalam memperbaiki kinerja,” tegasnya.
Selain itu, DLH juga telah menerapkan sistem pemantauan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi GPS pada armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan operasional berjalan lebih efektif dan terukur.
Di sisi lain, keterbatasan armada masih menjadi tantangan serius. Arif mengungkapkan, terdapat 22 kelurahan yang saat ini hanya dilayani oleh satu unit kendaraan pengangkut sampah, sementara volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Baca Juga: Upah Padat Karya Dipotong? DPRD Palu Minta Penjelasan
Sebagai solusi, DLH berencana mengusulkan penambahan armada pada tahun 2026, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dukungan dari pihak mitra.
“Tahun ini kami akan kembali mengusulkan penambahan armada, khususnya untuk pengangkutan sampah dan hasil pemangkasan pohon, agar pelayanan bisa lebih optimal,” jelasnya.
Arif menegaskan, meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pihaknya tetap berkomitmen menjadikan pelayanan kebersihan sebagai prioritas utama.
“Kami sepakat pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas. Kami akan terus berupaya agar layanan ini semakin baik ke depan,” pungkasnya. (*)