RADAR PALU - Penguatan sinergi antara media dan lembaga pengawas negara menjadi kunci agar program pembangunan pemerintah pusat berjalan efektif di daerah.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan silaturahim antara Direktur Radar Palu Jawa Pos Murtalib bersama General Manager Ismail dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto, didampingi Kabag Umum Firman, Rabu 22 April 2026.
Murtalib menegaskan, silaturahim dengan pejabat vertikal di Sulawesi Tengah penting dilakukan agar pelaksanaan program di provinsi ini selaras dengan harapan pemerintah pusat.
BBaca Juga: Pemkab Morut Gandeng BPKP Kawal Percepatan Pembangunan
"Media wajib menjalankan perannya sebagai kontrol sosial sekaligus memberikan edukasi yang positif kepada pembaca," ujar Murtalib di Palu.
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, kedua pimpinan lembaga membahas kolaborasi tugas masing-masing. Tujuannya agar program di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk Kota Palu, terlaksana dengan baik dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Kepala BPKP Sulteng Agus Yulianto memaparkan tugas pokok dan fungsi lembaganya.
Baca Juga: Perkuat Tata Kelola Fiskal, BPKP Sulteng Kawal Program Strategis Pemkot Palu
BPKP memiliki lima bidang utama yang bekerja secara kolaboratif mengawal keuangan dan pembangunan.
Yang pertama katanya, Bidang IPP mengawasi penggunaan APBN oleh instansi vertikal, seperti audit dana BOS, reviu laporan keuangan Balai Jalan Nasional, serta evaluasi proyek strategis seperti Bandara Mutiara SIS Al-Jufri dan huntap pascabencana Palu.
Yang kedua, Bidang APD menjaga akuntabilitas APBD 13 kabupaten/kota dan Pemprov Sulteng. Tugasnya mencakup reviu LKPD sebelum diserahkan ke BPK, evaluasi perencanaan APBD, hingga audit kinerja program prioritas seperti stunting dan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Bidang PK-PLK Pererat Silahturahmi Bersama Kejati, BPKP dan Untad
Ketiga, Bidang AN mengawasi korporasi milik negara dan daerah, termasuk audit BUMD seperti Bank Sulteng, PDAM Kota Palu, serta evaluasi kinerja BLUD RSUD Undata Palu.
Yang keempat kata Agus yakni, Bidang Investigasi menangani audit investigatif dan penghitungan kerugian negara atas permintaan aparat penegak hukum, termasuk kasus korupsi dana desa dan proyek mangkrak.
Kelima yakni, Bidang P3A menjadi dapur perencanaan perwakilan sekaligus pembina 13 Inspektorat se-Sulteng melalui diklat, bimtek audit berbasis risiko, dan asistensi peningkatan kapabilitas APIP.
Baca Juga: Sinergi PT Pegadaian dan Radar Palu Kian Kuat, Publikasi Program Diperluas hingga Tingkat Cabang
"Hari ada kegiatan bimtek pesertanya sekitar 25 orang perwakilan. Yang ini Aulanya," sebut orang pertama di BPKP Sulteng sambil menunjukkan tempatnya.
Agus mencontohkan, pengawasan DAK Fisik jalan di Kabupaten Poso dapat melibatkan Bidang APD untuk sisi APBD, Bidang IPP jika ada dana APBN, dan Bidang P3A untuk koordinasi pelaporan.
BPKP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada langsung di bawah Presiden. Sesuai Perpres No. 2 Tahun 2025, BPKP bertugas menyelenggarakan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Baca Juga: Direktur Jawa Pos Radar Palu Jalin Sinergi dengan Kepala ATR/BPN Palu
Fungsi lainnya mencakup pembinaan SPIP, pemberian rekomendasi efisiensi, hingga pengembangan sistem informasi pengawasan yang transparan.
Melalui kewenangan yang dimiliki, BPKP dapat masuk ke semua kantor instansi, memeriksa dokumen, data elektronik, kas, hingga meminta keterangan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP maupun BPK.
Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pers dan BPKP Sulteng. Sinergi keduanya diharapkan mampu memastikan setiap rupiah anggaran negara dan daerah digunakan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. ***
Editor : Talib