RADAR PALU – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, menyoroti pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 Hijriah.
Pernyataan itu disampaikan Mutmainah melalui akun Instagram pribadinya, @mutmainahkorona, yang diunggah dan dikutip pada Senin (23/2/2026).
Dalam video tersebut, Mutmainah menyampaikan bahwa dirinya menyikapi berbagai keluhan yang berkembang di masyarakat terkait distribusi makanan bergizi gratis, termasuk dari orang tua dan guru yang sempat viral di media sosial.
Ia merujuk pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendistribusian Program Makanan Bergizi Gratis pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Menurut Mutmainah, dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa distribusi dimulai 23 Februari 2026 dan dilakukan setiap Senin dan Kamis sepanjang Ramadan. Paket makanan, kata dia, wajib memenuhi standar gizi seimbang dan keamanan pangan dengan kemasan sehat.
“Isinya harus ada telur, abon atau dendeng atau ikan yang bisa dimarinasi, ditambah buah-buahan atau makanan khas daerah yang bisa bertahan sampai tiga hari,” ujarnya dalam video tersebut.
Soroti Penggunaan Plastik
Mutmainah juga menyoroti penggunaan kemasan plastik dalam distribusi MBG di Kota Palu.
Ia menilai hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Palu yang telah menerbitkan aturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota hijau.
“Sementara saya lihat paket MBG ini menggunakan plastik. Ini tentu perlu menjadi perhatian,” katanya.
Selain kemasan, ia mempertanyakan kualitas isi paket yang menurutnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diharapkan.
Desak Evaluasi SPPG
Mutmainah meminta Pemerintah Kota Palu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam distribusi.
Ia menegaskan bahwa program MBG menggunakan anggaran yang tidak kecil, termasuk untuk pembiayaan tim gizi dan tim monitoring serta evaluasi (monev).
“Kinerja mereka juga harus dievaluasi untuk memastikan standar gizi yang diberikan benar-benar sesuai ketentuan,” ujarnya.
Mutmainah berharap polemik yang berkembang bisa segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia juga menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam upaya perbaikan program MBG di Kota Palu agar pelaksanaannya lebih optimal dan sesuai harapan guru, sekolah, serta orang tua.***
Editor : Muhammad Awaludin