RADAR PALU – Polemik distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu, menuai sorotan. Anggota DPRD Kota Palu daerah pemilihan Palu Utara–Tawaeli, Mutmainah Korona, meminta agar Satuan Penyelenggara Penyedia Gizi (SPPG) sebagai penyedia MBG dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Permintaan itu disampaikan menyusul laporan dari Kepala SDN 6 Kayumalue Ngapa terkait dugaan ketidaksesuaian standar dalam distribusi MBG.
“Sebaiknya SPPG penyedia MBG dihentikan sementara dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kasus distribusi MBG di beberapa sekolah Kayumalue Ngapa berdasarkan laporan dari kepala sekolah SDN 6 Kayumalue Ngapa kemarin,” tegas Mutmainah.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyasar penyedia layanan, tetapi juga tim ahli gizi yang terlibat dalam program tersebut.
Ia mempertanyakan fungsi pengawasan dan verifikasi kualitas makanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab tim teknis.
“Selain evaluasi SPPG sebagai penyedia MBG, tim ahli gizi perlu dipertanyakan kinerjanya. Apalagi anggaran MBG ini sangat besar dan bahkan memotong anggaran lainnya yang sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah,” ujarnya.
Mutmainah menilai, berbagai persoalan dalam penyediaan MBG mengindikasikan adanya orientasi keuntungan semata, bukan fokus pada keberhasilan program prioritas pemerintah pusat di daerah.
“Tapi dengan berbagai problem penyediaan MBG seperti ini, sangat berorientasi pada keuntungan saja bukan mensukseskan program utama pemerintah pusat di daerah,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak justru berpotensi menjadi ladang bisnis kelompok tertentu.
“Saya merasa program MBG bukan memberikan perbaikan nutrisi gizi bagi anak-anak kita namun menjadi praktik bisnis kelompok tertentu berbasis program pemerintah,” ungkapnya.
Mutmainah juga menyoroti alokasi anggaran yang tidak hanya mencakup biaya makanan sebesar Rp15 ribu per porsi, tetapi juga untuk tim ahli gizi dan tim monitoring dan evaluasi (monev).
“Nah mereka tugasnya apa kah? Kok bisanya penyediaan MBG yang tidak sesuai standar gizi dan SOP SPPG lolos dari tim ahli gizi dan monev SPPG,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat dan program peningkatan gizi anak tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Editor : Wahono.