RADAR PALU - Angka stunting di Kota Palu masih menyisakan pekerjaan rumah. Tercatat 1.116 balita masuk kategori stunting hingga awal 2026.
Secara persentase terlihat kecil. Namun bagi pemerintah kota, jumlah itu tetap berarti lebih dari seribu anak yang perlu perhatian serius.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Palu mencatat angka stunting setara 4,7 persen dari sekitar 23 ribu balita yang ada.
“Kalau dilihat dari persentase memang kecil, tapi jumlahnya lebih dari seribu anak. Ini tetap menjadi masalah yang harus kita tangani bersama,” kata Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga P2KB Kota Palu, I Komang Gd Woliantara S, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, stunting bukan semata soal asupan gizi saat bayi lahir. Pola asuh dan pemenuhan gizi setelahnya ikut menentukan.
Anak yang lahir dengan kondisi normal tetap berisiko jika lingkungan keluarga tidak mendukung tumbuh kembangnya.
Saat ini terdapat sekitar 9.673 keluarga yang masuk kategori keluarga risiko stunting (KRS) dari total 50.176 keluarga di Palu. Angka itu disebut menurun dibanding tahun sebelumnya, meski masih cukup besar.
Komang mengakui tantangan terbesar ada pada kualitas data. Sistem yang digunakan masih berbasis verifikasi dan validasi, belum sensus penuh.
Mobilitas penduduk yang tinggi membuat sebagian keluarga berisiko tidak tercatat. Dampaknya, intervensi bisa tidak tepat sasaran.
Indikator keluarga risiko stunting antara lain tidak memiliki jamban, akses air bersih terbatas, tidak menggunakan kontrasepsi, serta faktor “empat terlalu” — terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan jarak kelahiran terlalu dekat.
Persoalan lain muncul di tingkat layanan dasar. Dari sekitar 24 ribu balita sasaran, baru 76 persen yang rutin datang ke posyandu. Sisanya, sekitar 24 persen, belum terpantau.
“Balita yang tidak datang ke posyandu otomatis tidak masuk data. Intervensinya juga tidak maksimal,” ujarnya.
Dalam penghitungan prevalensi, pemerintah membedakan kasus lama dan kasus baru. Fokus utama saat ini adalah menekan kasus baru agar angka tidak kembali naik.
Menariknya, data berbasis masyarakat menunjukkan tren penurunan. Namun data survei justru mencatat kenaikan dari 22,1 persen menjadi 25,6 persen.
Menurut Komang, perbedaan ini bisa dipengaruhi metode pengambilan sampel yang terkonsentrasi di wilayah dengan angka stunting tinggi.
Tahun 2026, P2KB Palu menargetkan pembenahan basis data keluarga agar intervensi lebih terarah.
“Kalau data lengkap, kita tahu siapa targetnya, di mana, dan apa yang harus dilakukan. Itu kunci percepatan penurunan stunting,” katanya.***
Editor : Muhammad Awaludin