RADAR PALU - Bundaran STQ Palu kembali menjadi ruang percakapan warga. Bukan karena kepadatan lalu lintas, melainkan karena ingatan yang perlahan berubah bersama wajah barunya.
Di tengah perbincangan soal hilangnya Monumen Iqra, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyebut urusan sejarah seharusnya dijawab oleh pemerintah yang melakukan perubahan kawasan tersebut.
Abdurahim menanggapi soal sejarah Bundaran STQ, khususnya bangunan yang oleh sebagian warga dikaitkan dengan kunjungan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Palu.
Menurutnya, jika perubahan kawasan menyentuh aspek sejarah, kajian seharusnya sudah dilakukan sejak awal oleh pemerintah sebelum revitalisasi berjalan.
“Kalau soal sejarah, sebaiknya ditanyakan langsung ke pemerintah. Apakah saat perubahan itu sudah dikaji atau belum,” kata Abdurahim, Jumat (6/2/2026).
Ia juga meluruskan posisi DPRD Kota Palu dalam proyek revitalisasi tersebut. Abdurahim menegaskan, pembahasan anggaran Bundaran STQ tidak pernah masuk dalam agenda DPRD Kota Palu.
“Dari kami, anggarannya tidak pernah dibahas. Setahu kami, anggarannya dari Balai Jalan, bukan APBD kota,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul di tengah diskusi publik mengenai perubahan wajah Bundaran STQ yang kini dinilai berbeda dari ingatan lama warga.
Sebelumnya, Koordinator Komunitas Historia Sulawesi Tengah, Mohamad Herianto, menyebut Monumen Iqra bukan sekadar ornamen kota, melainkan penanda peristiwa nasional yang pernah berlangsung di Palu.
“Monumen ini bukan hanya bangunan. Ia menandai bahwa Palu pernah menjadi panggung peristiwa nasional,” kata Herianto, Selasa (3/2/2026).
Bagi sebagian warga, perubahan Bundaran STQ tidak hanya soal desain, tetapi juga tentang bagaimana sejarah kota dirawat di tengah pembangunan.***
Editor : Muhammad Awaludin