RADAR PALU - Menjelang Ramadan, pertanyaan itu kembali muncul dari warga. Kapan masjid di kawasan hunian tetap bisa benar-benar digunakan?
Di tengah rumah-rumah yang sudah dihuni pascabencana, bangunan masjid yang belum rampung menjadi penanda harapan yang tertunda.
Pertanyaan soal penyelesaian pembangunan masjid mencuat saat reses anggota DPRD Kota Palu Komisi C, H. Alfian Chaniago, Rabu.
Warga meminta kepastian, sebab hingga kini masjid tersebut belum bisa difungsikan, padahal Ramadan kian dekat.
Alfian menjelaskan, pembangunan masjid itu sudah dimulai sebelum dirinya dilantik sebagai anggota DPRD. Pada tahun anggaran 2024, proyek tersebut mendapat alokasi sekitar Rp16 miliar, namun tidak selesai hingga akhir tahun.
“Setelah koordinasi dengan dinas terkait, disampaikan bahwa pekerjaan masjid itu bersifat multi years dengan tambahan anggaran sekitar Rp9 miliar,” kata Alfian, Jumat (6/2/2026).
Dengan skema tersebut, total anggaran pembangunan masjid mencapai sekitar Rp25 miliar dan ditargetkan selesai pada 2025. Namun hingga tahun anggaran berakhir, bangunan itu masih belum rampung.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan warga. Bagi masyarakat huntap, masjid bukan sekadar bangunan, melainkan ruang ibadah yang sangat dibutuhkan di lingkungan permukiman tetap.
Alfian menyebut DPRD akan meminta penjelasan dari pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, melalui rapat bersama dinas teknis.
“Kontraktornya akan kami minta penjelasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika ditemukan kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target, pemerintah perlu bersikap tegas.
“Kalau memang ada kontraktor seperti ini, jangan digunakan lagi. Kalau perlu diblacklist,” katanya.
Di hadapan warga, Alfian menekankan bahwa reses bukan ajang seremonial, melainkan ruang mendengar langsung keluhan dan kritik masyarakat.
“Reses itu bukan untuk disanjung-sanjung, tapi untuk mendengarkan persoalan warga,” ucapnya.
Ia juga menyarankan warga menyampaikan persoalan pembangunan masjid secara tertulis kepada DPRD agar bisa ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat dengan dinas dan kontraktor.
Selain masjid, warga menyampaikan sejumlah keluhan lain. Mulai dari sertifikat hunian tetap yang belum tuntas, distribusi air PDAM yang belum merata, hingga biaya pendidikan yang dirasa memberatkan.
Menurut warga, keberadaan sekolah di kawasan huntap justru sulit diakses karena biaya tinggi, sehingga sebagian orang tua memilih menyekolahkan anak ke lokasi yang lebih jauh.
Aspirasi tersebut, kata Alfian, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi DPRD setelah ada surat pengaduan dari masyarakat.***
Editor : Muhammad Awaludin