Salah satu yang mengaggumi sosoknya ialah Plt. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu Syarifudin. Pengakuan ini disampaikan langsung pada Radar Palu Jawa Pos Group saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (24/11/2025).
“Kalau saya termasuk orang yang fans dia. Kenapa? Langkah-langkahnya itu dalam rangka penyelamatan uang negara. Kalau di daerah, dia (Menkeu, red) mungkin akan ada pemangkasan ke daerah,” ujar Plt. Sekretaris Syarifudin.
Syarifudin mengaku awalnya dia tidak menggemari Purbaya. Namun, seiring melihat kinerja Purbaya, dia lantas memutuskan masuk dalam daftar jajaran fans Kemenkue Purbaya. Katanya Purbaya memiliki niat yang baik serta mindset besar. Dia menilai, Purbaya memiliki segudang ide dalam mengendalikan inflasi dan keuangan negara agar tetap sehat. Kendati implikasi dari kebijakan Purbaya adalah pemangkasan anggaran ke daerah.
“Kalau saya, tidak apa-apa!” tegasnya merasa tidak keberatan.
Syarifudin mengaku justru mendukung langkah tersebut. Menurutnya, sudah semestinya daerah dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Sebab kata dia, daerah justru akan kesulitan jika terus bergantung pada pemerintah pusat.
“Daerah ini harus digali potensinya. Kita tidak boleh bergantung. Kalau kita bergantung terus, kapan kita (daerah, red) akan mandiri? Tidak akan pernah!” tangkas Syarifudin.
Kata dia, konsekuensi dari ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat justru akan membuat daerah pailit. “Kalau dipangkas ini, yang sekarang ini, yang kira-kira tidak efektif dan efisien,” ungkapnya.
Syarifudin memberi permisalan seperti biaya perjalanan pejabat yang menurutnya cukup diefisiensikan melalui surat, telepon, email, atau bahkan zoom meeting. Biaya perjalanan pejabat ini menurutnya membebani anggaran.
“Kecuali belanja masyarakat! Kalau belanja masyarakat tidak boleh diefisiensi, karena itu kebutuhanya tinggi,” paparnya lagi.
Dia menjelaskan kebutuhan belanja masyarakat sudah dalam antrean. Masyarakat yang dibantu oleh pemerintah berada di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri, kelompok sosial, kelompok agama, kelompok seni, serta kelompok olahraga, dan sebagainya. Kata dia, semua sektor tersebut sudah ada porsi masing-masing dan setiap tahunnya antre untuk menerima bantuan.
“Ya, itu untuk pengembangan. Supaya mereka ini bisa berdaya saing. Bisa tumbuhlah. Karena daerah ini beragam kelompok, profesi masyarakat, dan itu masih banyak skala menengahnya ke bawah. Nah, itu sentuhan pemerintah harus masuk di situ dan itu sumbernya pajak,” tukasnya.
Kata Syarifudin, Purbaya punya banyak strategi dalam mengatur keuangan negara. Termasuk penegakan hukum bagi oknum yang melanggar.
“Termasuk kami di daerah. Kami kalau ada oknum-oknum yang terindikasi, jangankan berbuat, yang terindikasi saja, kami sudah selesaikan duluan. Supaya jangan dia (oknum) menjadi masalah, penyakit. Apalagi mengelola uang!” tandasnya.(cr1)
Editor : Nur Soima Ulfa