RADAR PALU - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu menggelar konsultasi publik terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pendidikan kebencanaan dengan masyarakat, Jumat (21/11) di kantor Kelurahan Balaroa Kota Palu.
Perda inisiatif ini disiapkan sebagai upaya memperkuat mitigasi bencana sejak usia dini, termasuk bagi siswa sekolah dasar hingga menengah.
Dalam forum tersebut, Wakil Koordinator Tagana Kota Palu, Fatmawati Sos, memaparkan pengalaman lembaganya yang sejak 2021 telah menjalankan program Tagana Masuk Sekolah.
Ia mengungkapkan bahwa program itu berjalan dengan dukungan mandiri dan pembiayaan dari luar, lantaran belum ada alokasi anggaran resmi dari pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar edukasi kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Palu, Arif Miladi, menekankan pentingnya pendekatan edukasi bencana melalui budaya lokal.
Ia mencontohkan daerah Aceh yang memiliki lagu rakyat tentang tanda-tanda tsunami, sehingga anak-anak dapat memahami risiko bencana sejak kecil.
Arif menegaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pendidikan kebencanaan bisa dimasukkan dalam Perda agar nantinya memperoleh dukungan dari APBD.
Sementara itu, Nurholis, salah satu peserta yang merupakan penyintas bencana di Perumnas Balaroa, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif DPRD.
Ia menilai generasi muda perlu mengetahui sejarah kebencanaan di daerah mereka, mengingat banyak anak saat ini tidak mengalami langsung peristiwa 2018.
Ia juga mendorong adanya film dokumenter yang memuat kesaksian warga dan penjelasan mengenai kondisi tanah alami di wilayah rawan.
Anggota DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, memastikan pihaknya akan memperjuangkan regulasi ini agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan seperti Balaroa.
Editor : Wahono.