“Perencanaan tidak dilakukan mendadak. Contohnya, program tahun 2025 sudah kami rancang sejak 2024. Anggaran kami hanya sekitar 200 juta rupiah per tahun, jadi kami sesuaikan dengan kebutuhan prioritas,” jelas Idrus, yang ditemui belum lama ini.
Kepada Radar Palu Jawa Pos Group, dia menuturkan pelaksanaan program sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal persepsi masyarakat terhadap penerima bantuan.
“Kadang ada yang iri karena tetangganya dapat bantuan, sementara dia tidak. Tapi kami punya kriteria jelas. Bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam DTKS,” tegasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pihak kelurahan bekerja sama dengan pendamping sosial dari Dinas Sosial yang melakukan verifikasi data, Idrus juga menambahkan bahwa pemerintah kota, kecamatan, dan dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas UMKM turut berperan besar dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kalau ada warga yang mengajukan proposal bantuan, kami tanda tangani dan teruskan ke dinas terkait. Tapi prosesnya harus melalui verifikasi sesuai regulasi. Tidak bisa langsung cair,” jelasnya.
Selain itu, ia menyebut adanya program penguatan usaha bagi penerima bantuan yang terbukti berkembang. Warga yang usahanya berjalan baik akan mendapat tambahan dukungan agar bisa memperluas usahanya. “Kalau setelah enam bulan usaha mereka bagus, di tahun berikutnya bisa dapat penguatan usaha. Ini supaya ekonomi warga terus tumbuh,” katanya.
Idrus menilai bahwa dampak dari program UMKM cukup signifikan. Ia mencontohkan salah satu penerima bantuan box roti yang kini bisa meraup keuntungan hingga tiga juta rupiah per bulan “Dulu dia kesulitan ekonomi, sekarang bisa menghidupi keluarganya. Itu bukti nyata bantuan ini berhasil,” ucapnya.
Idrus juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat menambah alokasi dana bagi kelurahan untuk memperluas manfaat program ke masyarakat. Selama ini, pihaknya telah memaksimalkan jatah anggaran Rp200 juta per tahun.
Meski begitu, Idrus juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Palu yang dinilainya proaktif dalam menekan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi masyarakat.
“Dana kelurahan kami hanya 200 juta rupiah, dan itu sudah termasuk pembangunan fisik seperti pintu gerbang dan ruang terbuka hijau. Kalau dana bisa ditingkatkan, tentu lebih banyak warga yang bisa terbantu,” pungkasnya.(mg2)
Editor : Nur Soima Ulfa