RADAR PALU – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kota Palu mendatangi Kantor DPRD Kota Palu, Selasa (4/11), dalam menghadiri rapat dengar pendapat Komisi A dengan para Mitra. Dimana mereka menuntut kejelasan status honorer yang hingga kini masih belum pasti serta mendesak pemerintah membersihkan dugaan adanya “SK siluman” dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kedatangan para honorer dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan seruan, seperti “Bersihkan Semua SK Siluman,” “Angkat Honorer yang Benar-Benar Mengabdi,” dan “Transparansi dan Keadilan dalam Rekrutmen.” Mereka juga meneriakkan yel-yel perjuangan, “Hidup Honorer! Tolak SK Siluman! Angkat Honorer Sejati!”.
Koordinator honorer, Arifin, mengatakan bahwa para honorer merasa diperlakukan tidak adil karena kerja keras mereka selama bertahun-tahun seolah diabaikan.
Ia menegaskan, Aliansi Honorer Kota Palu meminta kejelasan terkait status mereka sebelum 31 Desember 2025, apakah akan diangkat sebagai PPPK penuh waktu atau tetap paruh waktu.
Giat RDP dengan DPRD kota Palu menindaklanjuti pertemuan awal, dimana dirinya pernah bertemu anggota DPRD dikarenakan saat itu masih reses sehingga habis giat tersebut barulah dilaksanakan pertemuan semua stakeholder.
“Kami meminta agar proses PPPK ini diusut tuntas. Jika memang ada SK siluman, kami mendesak agar dibatalkan. Kami hanya ingin keadilan bagi yang benar-benar mengabdi,” tegas Arifin, yang telah bekerja selama 15 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Sementara itu, Ati, salah satu honorer dari Kelurahan Poboya, turut mengeluhkan nasibnya yang belum juga diangkat meski telah mengabdi sejak tahun 2000.
Ia merupakan tenaga honorer kategori dua (K2) yang pertama kali menerima SK honor dari Kecamatan Mantikulore saat masa kepemimpinan Wali Kota Rusdy Mastura.
“Sudah tiga puluh tahun saya mengabdi, tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” ungkapnya.
Ati juga sempat mengikuti seleksi PPPK di Universitas Tadulako, namun gagal karena nilainya tidak cukup tinggi untuk mengisi formasi yang tersedia di kelurahan Poboya.
Editor : Wahono.