Radar Palu – Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 antara eksekutif dan legislatif berlangsung alot. Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu menyoroti potensi defisit akibat belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat yang berlangsung hingga sore hari itu, pemerintah daerah memaparkan tambahan anggaran sekitar Rp30–40 miliar. Dana tersebut bersumber dari kurang jalur provinsi Rp28 miliar, jalur pusat Rp11 miliar, serta sisa dana KPU dan Bawaslu Rp16 miliar.
Meski demikian, anggota dewan tetap menaruh perhatian serius pada kinerja PAD yang dinilai belum optimal.
Realisasi PAD per Oktober tercatat baru 68 persen, lebih rendah dari proyeksi triwulan yang seharusnya mencapai 75 persen.
Anggota Banggar Mutmainah Korona mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merencanakan belanja daerah.
“Kita harus bicara angka riil, bukan asumsi. Jangan sampai proyek berjalan tapi dana tidak mencukupi untuk pembayaran kontraktor,” tegasnya, Senin (13/10).
Kepala Bapenda Palu, Imran, menyebut pihaknya tengah menagih piutang pajak dari perusahaan besar melalui kerja sama dengan Kejaksaan.
Selain itu, masyarakat dengan tunggakan pajak juga diberi kesempatan mencicil atau mendapatkan pengurangan sebagai insentif.
Pimpinan rapat, Rico Djanggola, menekankan agar Pemkot menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Rapat akan kembali digelar pada 28 Oktober 2025 untuk membahas hasil evaluasi pendapatan dan kesiapan penyusunan APBD 2026.
Editor : Wahono.