Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dalam pengelolaan sampah sekaligus solusi alternatif untuk mengatasi persoalan lingkungan di Kota Palu.
“Saya sangat mendukung adanya inisiatif dari DLH Palu untuk menyiapkan Perwali tentang pemilahan sampah. Ini langkah kebijakan yang sangat progresif dalam pengelolaan sampah, sekaligus membuka peluang wirausaha warga dalam mengelola sampah organik dan anorganik,” ujarnya pada Senin (13/10/2025).
Meskibegitu, Mutmianah mengingatkan agar kebijakan pemilahan sampah tidak hanya difokuskan pada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeca). Ia menilai, implementasi pemilahan sampah seharusnya dimulai dari tingkat rumah tangga sebagai sumber utama timbunan sampah.
“Pemilahan sampah harus dilakukan oleh setiap rumah tangga. Semua warga harus mulai menyadari bahwa memilah sampah bukan beban, tapi solusi untuk mengurangi potensi banjir, menciptakan sumber penghasilan baru, dan mendorong ekonomi sirkula rlokal,” jelasnya.
Ia juga menilai, DLH perlu melakukan edukasi secara bertahap melalui pemetaan di tingkat kelurahan agar masyarakat lebih siap berpartisipasi aktif. Selain itu, pemilahan sampah rumah tangga dapat terintegrasi dengan program pemasangan biopori dan pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomi seperti ecobrick, kerajinan, atau pupuk organik.
Mutmianah juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-pihak pengelola sampah di Kota Palu. Ia mendorong DLH untuk segera mempertemukan pengelola TPS 3R, TPST, dan Bank Sampahguna menyusun petajalan (roadmap) bersama serta membagi peran secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.
Baca Juga: Wali Kota Palu Hadianto Rasyid Kesal Sampah Mulai Lambat Diangkut, Minta DLH Lakukan Evaluasi
“DLH harus membuka ruang sebesar-besarnya untuk pembentukan Bank Sampah baru. Semakin banyak Bank Sampah, semakin baik, karena mereka bisa menjadi mitra strategis dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis RT dan rumah tangga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mutmianah mengusulkan agar DLH memberikan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya kepada petugas kebersihan, tetapi juga kepada pengelola Bank Sampah yang turut berkontribusi menjaga lingkungan.
Ia juga menyarankan agar DLH mengalokasikan anggaran untuk penyediaan tempat sampah terpilah dan pembuatan biopori di setiap rumah tangga sebagai bentuk kompensasi atas retribusi yang dibayarkan warga setiap bulan.
“Ini bukan hanya soal kebersihan kota, tetapi juga bentuk keadilan ekologis dan penghargaan terhadap partisipasi warga dalam menjaga lingkungan,” pungkas Mutmianah.(who)