RADAR PALU - Lurah Lasoani Erwin S.H., M.M, menegaskan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi retribusi sampah serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Program kerja kami di Kelurahan Lasoani saat ini termasuk dalam salah satu upaya Pemerintah Kota Palu untuk peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar Erwin saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, dua sektor utama yang menjadi fokus adalah retribusi sampah dan pajak bumi dan bangunan. Ia menjelaskan bahwa capaian retribusi sampah di wilayahnya tergolong tinggi dibandingkan kelurahan lain.
“Alhamdulillah, Kelurahan Lasoani masih berada di posisi atas untuk pembayaran retribusi sampah,” ungkapnya.
Untuk mempertahankan prestasi tersebut, pihak kelurahan terus melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat dan para ketua RT/RW dalam rapat evaluasi bulanan.
“Kami selalu mengimbau para ketua RT/RW untuk mengingatkan warganya agar membayar retribusi sampah tepat waktu,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, Erwin juga menyiapkan reward bagi RT/RW dengan tingkat pembayaran tertinggi. Saat ini, total retribusi sampah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari Rp400 juta, dan diharapkan pada akhir tahun bisa menembus Rp600 juta dari target tahunan sebesar Rp800 juta.
Sementara itu, untuk sektor PBB, Erwin mengakui sempat terjadi kendala akibat kenaikan tarif yang signifikan pada tahun sebelumnya.
“Banyak warga yang mengeluh karena kenaikan pembayaran cukup tinggi. Ada yang tadinya Rp50 ribu per bulan naik menjadi Rp200 ribu,” jelasnya.
Namun, kebijakan kenaikan itu akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Kota Palu setelah menerima banyak aduan masyarakat. Ia menambahkan bahwa penyebab utama permasalahan tersebut adalah pendataan yang kurang akurat, karena dilakukan oleh tenaga non-teknis seperti RT dan mahasiswa.
“Akhirnya pendataannya tidak maksimal sehingga banyak komplain dari warga,” ujarnya.
Erwin berharap pembatalan kenaikan ini dapat meningkatkan semangat warga untuk kembali membayar pajak. “Insyaallah dengan pembatalan ini, masyarakat akan lebih antusias membayar PBB sehingga PAD bisa tercapai di tahun 2025,” tuturnya optimistis.
Selain fokus pada sektor pajak dan retribusi, Erwin juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan warga melalui dukungan terhadap UMKM dan bantuan sosial. Ia mengajak masyarakat untuk aktif mengajukan proposal bantuan kepada dinas terkait.
“Kami siap menandatangani proposal dari warga untuk diteruskan ke OPD seperti Dinas Sosial atau Dinas UMKM,” katanya.
Erwin menjelaskan, untuk bantuan dari Dinas Sosial, warga wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan bantuan dari Dinas UMKM dapat diajukan oleh masyarakat umum di luar ASN, Polri, dan TNI.
Di sisi lain, kegiatan PKK di Kelurahan Lasoani juga menunjukkan kemajuan signifikan. Pada tahun 2025, seluruh empat Pokja PKK aktif melaksanakan berbagai lomba, mulai dari administrasi Dasawisma hingga penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga.
“Kalau di Pokja-1 ada lomba tausiyah, saritilawah, Qoriah, dan MC. Pokja-2 fokus pada penyuluhan Kader Posyandu, Pokja-3 menilai administrasi Dasawisma dan Kebun Toga, sedangkan Pokja-4 menilai administrasi Posyandu,” jelas Erwin.
Penyerahan hadiah bagi pemenang lomba direncanakan digelar pada malam Sabtu. Dana kegiatan ini dikumpulkan melalui bazar PKK yang diadakan secara swadaya. “Hadiah diberikan dalam bentuk uang, dan semuanya sudah disiapkan oleh pengurus PKK,” pungkasnya. (***)
Editor : Mugni Supardi