Terhitung 42 hari masa kerja KPK terkait laporannya ke KPK, dia mengatakan, terlapor belum juga diperiksa. Dia berharap KPK sebagai lembaga independen tidak diintervensi pihak. Sehingga proses aduan dari masyarakat bisa segera ditindaklanjuti.
”Justru pada Senin (20/1), saya mendapat undangan wawancara verifikasi. Saya dilaporkan atas pencemaran nama baik menyerang kehormatan melalui UU ITE di Polda Metro Jaya,” papar Muhammad Fithrat Irfan dikutip dari Jawa Pos (Radar Sulteng Group).
Dia menduga ada upaya upaya untuk mengkriminalisasi dengan tujuan membungkam kebenaran. Padahal dirinya sudah melaporkan lebih dulu dugaan tindak pidana korupsi ke KPK pada 6 Desember 2024. ”Banyak kejadian tindak kejahatan yang dibaikan karena luput dari perhatian publik. No viral no justice,” tandas Muhammad Fithrat Irfan.
Menurut dia, ada pihak yang ingin membungkam kebenaran dengan menghalalkan segala cara. Bangsa ini dirusak pejabat pejabat korup memperkaya diri sendiri dan merugikan negara.
”Pembiaran korupsi akan merusak bangsa dan negara. KPK harus tindak tegas, cepat dan terukur terhadap pelaku,” ungkap Muhammad Fithrat Irfan.(*) Editor : Rony Sandhi